Tingkat Kepuasan Tinggi, Epidemiolog UI Angkat Jempol Penanganan Pandemi Oleh Jokowi

Lanjut Pandu, menanggapi hasil yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang telah memotret dengan baik tingkat kepuasan masyarakat. Secara khusus Pandu memberikan nilai A terhadap kinerja Presiden Jokowi.

“Dengan demikian maka saya menurut saya LSI ini sudah bisa memotret bahwa kinerja Pak Jokowi dalam penanganan pandemi kalau mau dikasih nilai karena saya dosen nilainya A,” katanya.

Selain itu, Pandu juga mendukung kebijakan Presiden Jokowi atas pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada akhir Desember tahun 2022 lalu.

“Walaupun dalam waktu mencabut pandemi saya juga agak kesal karena menunda-nunda seharusnya bisa lebih cepat seharusnya sebelum G20. Bayangkan sebelum G20 kita sudah mencabut PPKM seluruh dunia tahu seluruh dunia tahu, Indonesia aman, dapat mengendalikan pandemi,” tuturnya.

Lanjut Pandu, tugas Presiden Jokowi selanjutnya setelah pandemi berhasil ditangani dengan baik adalah memulihkan ekonomi masyarakat seperti sebelum pandemi.

“Sekarang semakin percaya diri, saya kira pemerintahan Pak Jokowi sudah mulai harus memulihkan ekonomi karena masyarakat kita sebagian besar masih merasakan income-nya belum balik, masih belum dapat pekerjaan,” ucapnya.

Sementara itu, berdasarkan hasil survei LSI pencabutan PPKM diketahui publik sekitar 47%, dari yang mengetahui hal tersebut mayoritas setuju dengan pencabutan PPKM tersebut.

Awareness terhadap pencabutan PPKM lebih tinggi di kelompok perempuan, usia lebih dari 55 tahun, pendidikan tinggi, kalangan pegawai, guru/dosen/profesional, dan berpendapatan lebih dari Rp 4 juta, terutama di perkotaan.

"PPKM saat ini sudah dicabut yang berarti pembatasan kegiatan karena pandemi sudah tidak berlaku. Namun, mayoritas publik atau 77,4% merasa penggunaan masker saat ini masih cukup atau sangat diperlukan. Dalam sepekan terakhir, mayoritasnya selalu (30,9%) atau lebih sering (26,7%) menggunakan masker di tempat umum di luar rumah,” ucap Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan.

Hasil survei LSI juga mengungkap, mayoritas publik (59,3%) setuju atau sangat setuju jika warga tetap harus sudah divaksin sebagai syarat melakukan perjalanan, walaupun PPKM sudah dicabut. Mayoritas (82,1%) juga setuju atau sangat setuju jika pemberian bantuan sosial tetap diberikan walaupun PPKM sudah dicabut.(*)