Sental Sentil: Jangan 'Korbankan' Rakyat untuk Atasi Persoalan

Kamis, 26 Januari 2023 07:13 WIB

Share
Foto : Ratusan ojol geruduk DPRD DKI Jakarta tolak jalan berbayar. (Ist.)
Foto : Ratusan ojol geruduk DPRD DKI Jakarta tolak jalan berbayar. (Ist.)

BELAKANGAN ini warga Jakarta 'diresahkan' dengan beragam wacana atau rencana dari pemerintah daerah setempat dan para stakholder lainnya. Semua rencana kebijakan aturan itu konon demi mengatasi persoalan klasik yang tak kunjung tuntas di Ibu Kota negara ini, kemacetan.

Padahal setiap mau pergantian gubernur, kampanye yang diucapkan selalu berjanji akan menuntaskan permasalahan 'abadi' di Jalarta ini. Tapi hasilnya nol besar.

Dengan anggaran APBD puluhan triliun rupiah tidak ada satu pun gubernur yang mampu menyelesaikan satu persoalan itu. Justru kini warganya yang terancam bakal menjadi 'korban' jika semua wacana kebijakan akan benar diterapkan.

Jalan berbayar dan kenaikan tarif parkir , itu merupakan dua kebijakan tak populer yang tengah bikin warga Jakarta cemas. Kedua rencana aturan itu katanya untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di jalanan Ibu Kota.

Jika nantinya kedua aturan itu dilaksanakan, warga Jakarta pun mesti mengeluarkan pengeluaran ekstra. Padahal kondisi masyarakat saat ini baru saja tengah bangkit usai dihantam badai pandemi Covid 19 lebih dari dua tahun.

“Niatnya memang bagus mengatasi kemecetan, tapi itu kan sudah jadi tanggung jawab pejabat yang duduk di pemerintahan ,” keluh Narsim, pria paruh baya pengemudi ojek online (ojol).

Sebagai pekerja ojol, aturan itu jelas akan berdampak kepada penghasilannya. “Aturan belum ditetapkan aja, pemasukan kita sudah ngos ngosan, karena orderan yang terbatas,” katanya lagi. “Masa pemerintah tega sih sama warga seperti kami yang sudah cari uang susah ditambah harus keluar biaya ekstra,” tuturnya.

Keluhan Narsim ditimpali rekannya, Teguh yang berbeda profesi. Bapak tiga anak pemilik lapak kaki lima (PKL) ini menilai sejatinya urusan permasalahan yang ada di wilayah menjadi tanggung jawab pejabat terkait yang duduk di pemerintahan.

“Masa tidak bisa menyelesaikan satu permasalahan tanpa harus membuat rakyat sengsara. Dengan anggaran triliunan rupiah, kenapa tidak memperlebar jalan dengan menggusur dan mengganti bagunan yang ada di sekitar jalan. Jangan korbankan rakyat kecil dong,” timpal Teguh. (yahya)

 

Halaman
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar