MASA jabatan kepala desa (Kades) diusulkan diperpanjang dari enam tahun menjadi sembilan tahun.
Argumentasinya, karena penyelesaian konflik sosial akibat Pilkades dibutuhkan waktu yang lama.
Penulis menilai, argumen ini sama sekali tak berdasar alias ngawur. Sebab, tokoh adat, pemuka agama, dan tokoh informal lainnya, justru dapat lebih berpengaruh dalam menyelesaikan konflik sosial tersebut.
Alasan perpanjangan masa jabatan Kades karena untuk melanjutkan pembangunan desa, juga tak sepenuhnya benar.
Sebab, selama ini pembangunan di desa hanya mengandalkan dana dari bantuan pemerintah.
Jadi, kapasitas keuangan yang di desa itu sendiri sangat rendah. Karena mereka juga tak memiliki kewenangan untuk menggali potensi pendapatan asli desa. Oleh karena itu, kelanjutan pembangunan desa tidak bisa diukur dari perpanjangan masa jabatan.
Yang paling masuk akal, usulan perpanjangan masa jabatan Kades itu lebih kuat karena aspek politik. Apalagi kalau bukan untuk kepentingan politik 2024.
Hal ini lantaran desa sering dijadikan alat untuk memobilisasi hubungan pada masa pemilihan kepala daerah hingga pemilihan presiden.
Politisasi Kades. Begitulah kira-kira. Karena Kades memang cantik dan menarik. Partai politik pun akan bersaing menarik Kades ke dalam pusaran politik.
Kenapa Kades bisa menarik bagi Parpol? Coba kita hitung-hitung. Saat ini, ada sekitar 81.000 desa di Indonesia. Masing-masing pasti ada satu kepala desa, sekretaris dan keuangan.
Satu desa, paling tidak ada tiga perangkat desa. Berarti ada 243.000 perangkat desa.
Belum kita hitung suami/istri dan anak masing-masing perangkat desa. Ditambah lagi saudara atau kerabat dan loyalisnya. Kalau kita asumsikan satu perangkat desa itu bisa memobilisasi tujuh orang, tentu sebuah potensi suara yang luar biasa banyak dapat didulang dari perangkat desa ini. Bisa dibayangkan kan? (gusmif)
.png)
