Hutang Budi dan Ambisi Politik Jadi Faktor ASN di Banten Tak Netral saat Pemilu

SERANG, POSKOTA.CO.ID – Sikap tidak netral dari aparatur sipil negara (ASN) di Provinsi Banten menjadi penyumbang indeks kerawanan Pemilu tinggi.

Hal itu menyebabkan pesta demokrasi ternodai dan tidak berintegritas. Banyak faktor yang menyebabkan ASN di Banten bermanuver dalam politik.

Yang paling dominan adalah hutang budi terhadap peserta pemilu dan ambisi politik pribadi guna mengembangkan karier jabatan.

"Penyebabnya bisa banyak, hubungan keluarga, menyelematkan masa depan karier, hubungan kesamaan latar belakang, hutang budi, ambisi politik," kata Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini usai jadi pembicara di diskusi Gerindra Banten, Minggu (22/1/2023).

Titi menjelaskan ada dua aspek ASN tidak menjaga sikap netralitas dalam masa Pemilu. Di antaranya dipolitisir oleh peserta Pemilu dan ASN aktif berpolitik.

"Netralitas ASN bisa dilihat 2 aspek. Satu, politisasi oleh pesert pemilu. Kedua, ASN aktif berpolitik. Di Banten itu dua-duanya terjadi," jelasnya.

Dalam mengatasi persoalan tersebut, harus ada strategi yang progresif dari pengawas pemilu dengan ASN. Memastikan pembina pejabat kepegawaian dari unsur politik, dipastikan komitmennya untuk tidak mempolitisir ASN.

Di Banten sendiri, kata Titi, partai tidak bersikap sportif dalam mengawasi satu sama lain. Sehingga oknum peserta Pemilu mdmpolitisir ASN untuk kepentingan satu partai.

"Karena selama ini pelanggaran terjadi peserta pemilunya tidak saling mengawasi satu sama lain. Hanya mengandalkan intitusi negara yang ada," paparnya.

Ia menyadari selama ini Bawaslu dan lembaga yang menaungi ASN telah bersinergi. Tetapi hal itu belum cukup jika peserta Pemilu tidak saling mengawasi tindakan pidana pesta demokrasi

"Sejauh ini Bawaslu dana ASN bersinergi, tapi itu saja mestinya ditopang peserta pemilu," ungkapnya. (Bilal)