JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Ketua Paguyuban Mahasiswa Garut Jakarta atau DERMAGA Jakarta, Deden Muhamad Rojani, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Garut memperbaiki sejumlah bangunan lembaga sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang kini dalam keadaan rusak parah.
Deden mengungkapkan, salah satu lembaga pendidikan kanak-kanak bernama PAUD Al-Hidayah di Desa Caringin, Kecamatan Caringin, Garut, Jawa Barat, tengah dalam kondisi memprihatinkan. Seluruh bangunan PAUD tersebut tampak reyot.
Menurut Deden, dinding bangunan PAUD tersebut masih terbuat dari bilik bambu yang sudah termakan usia, serta atap genting yang kerap bocor saat hujan datang membuat kondisi sekolah ini tak layak pakai.
Potret belakang bangunan PAUD Al-Hidayah. (Foto: Dok. DERMAGA Jakarta).
“Kami beberapa kali bertemu dengan pengurus PAUD tersebut, beliau mengeluhkan pengajuan bantuan ke pemerintah yang tak kunjung di respon,” kata Deden dalam keterangan tertulis, Jumat (20/1/2023).
Deden menuturkan, sudah sejak lama kondisi bangunan PAUD itu reyot. Meski demikian, hal itu tak menyurutkan para orang tua untuk mengantar anaknya belajar.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Garut agar memprioritaskan sektor pendidikan di daerahnya. Di samping memperbaiki bangunan yang rusak, kata Deden, pemerintah Kabupaten Garut juga harus meningkatkan sumber daya manusianya.
“Masyarakat di daerah Garut secara umum sangat jauh dari kata sejahtera. Ini menjadi tolok ukur daerah tersebut tertinggal atau tidak. Ini kan tanggung jawab pemerintah dimulai dari sektor pendidikan," ungkapnya.
Kondisi bagian samping bangunan PAUD Al-Hidayah. (Foto: Dok. DERMAGA Jakarta).
Deden mengatakan wilayah Garut Selatan sejak lama didiskriminasi oleh pemerintah daerahnya. Ia menyebut distribusi anggaran dari daerah ataupun pusat sangat minim.
Padahal, kata dia, dalam aspek kesejahteran masyarakat, pemerintah seharusnya tidak tebang pilih dan semua wilayah harus terakomodir oleh program pemerintah.
“Di Kabupaten Garut ini lucunya aktor politiknya tidak bijak, wilayah yang dianggap tidak begitu signifikan menyumbang suara kepada Bupati terpilih didiskriminasi, program-program pemerintah tidak nampak di wilayah tersebut di banyak aspek, salah satunya sulitnya lembaga pendidikan mendapatkan bantuan pemerintah,” ungkap Deden.
Deden lantas berharap pemerintah, khususnya Pemda Garut bisa lebih adil dalam mendistribusikan anggaran pembangunan daerah yang merupakan mandat rakyat dan undang-undang.
.jpg)
.jpg)
-2025-untuk-penyandang-disabilitas..jpg)
