"Kebanyakannya karena korsleting listrik. Tetapi memang ada juga karena lilin, obat nyamuk, sisa pembakaran sampah dan lainnya, tapi yang dominan itu arus pendek listrik," katanya.
Pihaknya pun tak memungkiri, selama ini kerap merasa kesulitan apabila terjadi kebakaran di wilayah Pandeglang selatan.
Hal itu karena keterbatasan armada Damkar dan pos pemadam, karena Pandeglang merupakan wilayah yang luas.
"Memang harusnya ada enam pos damkar dan enam armada damkar. Sekarang kita cuma punya satu pos dan dua armada damkar, jadi masih kesulitan dalam memaksimalkan penanganannya," ujarnya.
Disampaikannya, setiap tahun instansinya kerap menyampaikan permohonan penambahan armada damkar. Namun, hal itu belum pernah mendapat respons dari pimpinan.
"Kalau usulan selalu kita sampaikan setiap tahun, karena memang untuk membeli armada damkar ini butuh biaya, tapi butuh juga dalam penanganan bencana kebakaran," tuturnya.
Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang, Habibi Arafat mengaku, pihaknya akan membantu menyampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar usulan penambahan armada damkar bisa disetujui.
"Mengenai kebutuhan armada Damkar anti kita akan bantu. Karena kalau untuk tahun 2023 kan sudah ada pengesahan APBD, paling nanti di tahun depan," ujarnya.
Politisi Golkar itu juga menilai, penambahan armada dan pos damkar dirasanya juga penting sebagai upaya mempercepat penanganan kebakaran di Pandeglang.
"Saya juga setuju karena memang kebutuhan. Harus segera direalisasikan, karena memang Pandeglang ini rawan kebakaran," tandasnya.
