Oleh: Sumiyati, Wartawan Poskota
GAS Elpiji ukuran 3 Kg merupakan kebutuhan dasar bagi kaum ibu-ibu alias emak-emak untuk memenuhi kebutuhan memasak.
Apa jadinya, jika Pemerintah mewacanakan agar gas bersubsidi ini diberlakukan pembeliannya melalui agen-agen resmi yang ditunjuk Pemerintah bahkan menggunakan KTP atau barcode khusus.
Hal tersebut dilakukan agar subsidi gas elpiji 3 Kg ini tepat sasaran atau tepat guna bagi masyarakat tak mampu.
Ironis memang, belum lama ini tepatnya pertengahan 2022 lalu, Pemerintah telah menaikan BBM bersubsidi, kini masyarakat harus diberatkan dengan masalah gas elpiji yang juga kebutuhan mendasar.
Diperkirakan hal tersebut juga akan memicu melambungnya harga-harga sembako sehingga menyebabkan masyarakat melakukan penimbunan terhadap gas elpiji karena akan timbul kepanikan akibat pemberlakuan sistem tersebut.
Rencana pemerintah ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, para pengamat ekonomi, pengamat energi bahkan anggota DPR.
Beberapa pengamat sumber daya energi menilai jika Pemerintah benar-benar serius ingin mengurangi penggunaan gas dan mendorong penggunaan listrik, sebaiknya penggunaan LPG 3 kg sekalian saja dilarang untuk rumah tangga dan hanya diperuntukkan bagi pedagang keliling saja.
Dengan mensubsidi kompor listrik bagi rumah tangga, harus ada catatan, pemerintah membuat sendiri kompor listrik itu dengan watt yang kecil, sehingga biaya listrik masyarakat pun tak tambah terbebani.
DPR juga menyoroti wacana tersebut.
Alasan Pemerintah terkait kebijakan itu dilakukan untuk menyinkronkan dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang akan diinput ke dalam situs Subsidi Tepat milik Pertamina.
Pertamina juga harus memikirkan konsumen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), jangan sampai, pembatasan ini membuat banyak usaha mikro gulung tikar.
Dia meminta semua pihak harus memahami peningkatan volume konsumsi gas elpiji 3 kg tersebut, terlebih menggunakan aplikasi My Pertamina tak selamanya masyarakat di pedesaan bisa mengaksesnya baik itu kendala pengoperasian HP maupun paket data.
Jangan sampai implementasi kebijakan ini justru membuat rumit. Sosialiasi sistem tersebut juga harus menyeluruh, agar seluruh lapisan masyarakat betul-betul merasa terbantu bukan malah menjadi beban hidup di tengah himpitan ekonomi.(*)
