TANGERANG, POSKOTA.CO.ID – omisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tanggung jawab yang besar sebagai penyelanggara pemilu. Pasalnya, pertaruhan masa depan bangsa dimulai dari penyelanggaraannya.
Baik dan buruknya, bahkan korup tidaknya pemimpin bangsa terletak di proses serta sistem penyelenggara pemilu yang akan dilaksana.
Sehubungan dengan itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang, Ahmad Syailendra mengatakan bahwa menjadi bagian dari penyelenggara pemilu harus memiliki integritas yang kuat.
Karena itu, kata Syailendra, setiap petugas harus menjaga integritasnya. Caranya, lanjut dia, tentu saja dengan mengikuti aturan dan regulasi yang sudah ditetapkan.
Terlebih lagi, lembaga penyelenggara pemilu tidak lepas dari stigma buruk masyarakat, yang dianggap curang dalam prosesnya. Dalam menyikapi stigma itu, menurut Syailendra, para petugas harus bekerja sesuai _on the track_.
"Jika diminta mengamankan, kami mengamankan seluruh peserta pemilu tanpa terkecuali - mengedepankan azas pemilu luber dan jurdil," kata Syailendra.
Selama menjabat Ketua KPU Kota Tangerang, kata Syailendra, dirinya telah melaksanakan proses pemilu tahun 2019 dengan lancar.
"Alhamdulillah, lancar dan kondusif tanpa ada gugatan di MK atau lembaga terkait. Itu sebuah kebanggaan bagi kami, komisioner dan teman-teman KPU," ujar Syailendra, yang menjabat Ketua KPU Kota Tangerang priode 2018-2023.
\Sebelum menjabat Ketua KPU Kota Tangerang, Syailendra lebih dahulu menjadi Anggota Divisi Perencanaan dan Data KPU Kota Tangerang priode 2003-2018. Jauh sebelumnya, dalam penyelenggaraan pemilu, Syailendra pernah menjabat sebagi Pemantau pemilu 2004, Panitia Pemantauan Suara Pilkada Gubernur 2006, Panitia Pemilihan Kecamatan, Pilkada Kota Tangerang 2008 dan 2013, Pemilu 2009, dsn Pilkada Gubernur 2011.
"Setelah itu, diamanahkan oleh rekan-rekan untuk mengemban amanah Ketua KPU Kota Tangerang," terang Syailendra, yang merupakan lulusan Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintah Universitas Muhammadiyah.
Dalam kepemimpinannya, sambung Syailendra, dirinya mengedepankan sifat kolektif kolegial dalam setiap mengambil kebijakan. Terlebih lagi, dirinya tidak mau terlalu akrobatik memaknai jabatannya karena hanyalah simbol semata.
"Sebelum keluar menjadi produk Keputusan KPU yang di tandatangani oleh ketua, proses pengambilan keputusannya secara bersama, lima komisioner, kemudian dituangakan dalam BA Pleno" jelasnya.
"Ibaratkan supir mobil, yang membawa penumpangnya di belakang. Ya, sopir tersebut tidak boleh ugal-ugalan dan membawa rasa nyaman bagi gerbong yang di bawanya," imbuhnya. (Muhammad Iqbal)