JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra akan memanggil Dinas Sosial dan Pasar Jaya untuk mengklarifikasi terkait temuan beras busuk 1.000 ton yang diduga bantuan sosial Covid-19 tahun 2020.
"Kami akan segera meminta klarifikasi dinsos dan pasar jaya terkait kasus ini secara jelas dalam rapat kerja," ucapnya.
Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta ini juga berkomitmen untuk mengusut dan menindaklanjuti kegelisahan publik terkait isu bansos beras tersebut.
"Kami Fraksi PSI akan menindaklanjuti isu ini lewat kerja-kerja kedewanan dan meminta klarifikasi dari semua pihak yang terlibat. Kita harap semua bisa transparan pada kasus yang bergulir," jelasnya.
Anggara juga mendorong Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk segera mengusut kasus bansos ini.
Namun, Anggara menjelaskan bahwa DPRD akan bergerak pada ranah tugas dan fungsinya dalam kasus ini.
"Soal apakah dugaan ini benar atau salah dan melanggar hukum itu ranahnya penegak hukum. Kita hormati prosesnya," pungkasnya.
Diketahui, dugaan Korupsi bansos tahun 2020 diduga melibatkan orang-orang lama yang duduk di Perumda Pasar Jaya, PT Food Station, PT Trimedia Imaji Rekso Abadi dan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.
Hal tersebut berawal dari video dan foto yang beredar viral dugaan korupsi program bantuan sosial (bansos) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun 2020 senilai Rp 2,85 triliun.
Dugaan korupsi bansos ini pun diungkap akun Twitter @kurawa pada 9 Januari 2023 lalu.
Sementara, Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri telah menanggapi beredarnya narasi soal dugaan korupsi program bansos Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun 2020 senilai Rp 2,85 triliun.
.png)
