JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Isu reshuffle kabinet akibat adanya ketidakkompakkan koalisi dalam Kabinet Indonesia Maju terus meruncing. Gerak cepat Partai NasDem yang dipimpin oleh Surya Paloh dalam memilih Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024 dianggap permainan politik yang mencoreng koalisi.
Isu reshuffle kabinet ini menurut pakar komunikasi politik Jamiluddin Ritonga dianggap bisa meningkatkan suhu panas antar elite politik.
Dosen Universitas Esa Unggul tersebut mengungkapkan bahwa publik menilai kinerja kabinet di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih relatif stabil dan aman.
"Menurut beberapa survei, publik merasa puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf saat ini. Ini mengindikasikan bahwa kinerja kabinet dalam menyelamatkan Indonesia dari pandemi dinilai publik memuaskan," kata Jamil dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/1/2023).
Namun, Jamil mengatakan jika Jokowi melihat adanya ketidakkompakkan dalam partai-partai koalisi, hal ini tidak mustahil bahwa susunan kabinet akan berubah.
"Kalau hanya karena partai NasDem tidak kompak dengan partai-partai lain di Koalisi KIB, tidak mustahil Menteri-menteri dari NasDem akan direshuffle," kata Jamil.
Agar kinerja kabinet dan para kementerian tidak terganggu, Jamil mengusulkan agar sosok yang menggantikan para menteri yang di-reshuffle diambil dari sosok profesional dan memiliki kapasitas untuk memperbaiki program yang sudah ada.
"Tidak perlu dirombak besar-besaran, cukup melanjutkan program baik yang sudah ada. Saya pikir presiden cukup mengangkat sosok profesional untuk menjadi menteri, seperti di Kementerian Pertanian," ujarnya.
Jamil mencontohkan sosok Harvick Hasnul Qolbi yang saat ini menjabat Wakil Menteri Pertanian merupakan orang yang layak diangkat menjadi Menteri Pertanian.
Menurut Jamil, kinerja Harvick dalam mengawal program ketahanan pangan dan stabilitas pangan nasional sejauh ini sudah terlihat.
"Harvick contohnya, sebagai Wamentan yang ditunjuk langsung oleh presiden, ia sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Harvick berusaha menggandeng pihak swasta untuk bermitra dengan pemerintah dalam urusan pangan dan pertanian," kata Jamil.
