Obrolan Warteg : Lompat Pagar

Politisi atau pejabat publik pindah parpol lazim terjadi menjelang pemilu dengan beragam alasan. Tetapi intinya parpol baru lebih menjanjikan untuk pengembangan karir politiknya, lebih memberikan tantangan.

Di awal tahun 2023 ini, terdengar kabar Wali Kota Cirebon, Nashrudin Azis, pindah kendaraan politiknya dari Partai Demokrat ke PDIP.

“Ibarat pindah rumah, tentu rumah yang baru lebih memberikan kenyaman karena ada suasana baru sehingga menggairahkan,” ujar Heri mengawali obrolan warteg usai maksi bersama sohibnya, mas Bro dan Yudi.

“Tapi banyak juga orang lebih senang tinggal di rumah yang pertama dimiliki. Dengan alasan, penuh dengan kenangan, membawa keselamatan dan keberkahan. Belum lagi lingkungan yang aman dan nyaman,” urai mas Bro.

“Yang pasti dia pindah rumah karena sudah tidak betah tinggal di rumah yang lama. Begitupun kader parpol, merasa tidak betah, ya pindah,” ujar Yudi.

“Memang sih pindah parpol tidak ada larangan. Sudah menjadi fenomena sejak era reformasi demokrasi sehingga acap muncul istilah lompat pagar atau kutu loncat,” kata Heri.

“Jika yang pindah kader biasa, tak menjadi masalah bagi parpol yang ditinggalkan, tetapi menjadi masalah jika dia kader populer dan berkualitas. Lebih – lebih saat ini menjadi pejabat publik,” kata mas Bro.

“Maksudnya bisa menggerus suara?” tanya Heri.

“Itu sih relatif, tetapi lebih kepada kemungkinan terputusnya rantai kaderisasi yang sudah dirintis sekian lama dan jaringan yang sudah terbangun selama puluhan tahun,” ujar mas Bro.

“Jadi pindah parpol itu bukan larangan,tetapi soal etika. Meninggalkan parpol yang telah membesarkannya hingga ia menjadi pimpinan dewan, dan pejabat publik seperti bupati/wali kota atau gubernur,” sela Yudi.

“Jika menyangkut etika berarti kembali kepada masing- masing kader,” ujar mas Bro. (jokles)