MAKIN tua, makin berisi. Itulah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Harus diakui. Itu tercermin dari pidatonya saat Perayaan Hari Ulang Tahun ke-50 PDIP pada Selasa (10/1/2023) lalu.
Saya bukan kader PDIP, bukan pula pendukung Megawati. Tapi secara objektif, pidato Megawati selama kurang lebih dua jam itu, tetap menarik untuk disimak.
Dalam pidatonya, Megawati beberapa kali menyinggung nama Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang hadir dalam acara tersebut. Ia seolah-olah kembali menegaskan bahwa Jokowi hanyalah petugas partai. Karena itu, jangan macam-macam. Apalagi berani macam-macam dengan PDIP atau si 'pemilik' PDIP.
Apa yang dikatakan Megawati, bahwa nasib Jokowi kasihan bila tidak ada PDI-P, juga ada benarnya. "Pak Jokowi itu kayak begitu lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau enggak ada PDI Perjuangan juga, aduh kasihan dah," kata Megawati.
Megawati memang memberikan penjelasan, mengapa nasib Jokowi kasihan bila tidak ada PDI-P. Ia mengingatkan, secara ketentuan, dukungan PDI-P merupakan syarat legal formal agar Jokowi bisa menjadi presiden.
"Lho legal formal lho. Beliau jadi presiden itu enggak ada kan ini legal formal. Itu diikuti terus sama saya," kata Megawati.
Artinya apa? Hanya partai politik atau gabungan partai politik yang bisa mengusung seorang Capres. Maka, Jokowi bisa maju jadi Capres karena diusung PDIP. Kalau tidak diusung PDIP, sehebat apapun Jokowi, tak akan jadi Presiden.
Tapi bisa juga logikanya dibalik: Kalau tidak ada Jokowi, apa mungkin PDIP menang Pemilu 2014 dan 2019? Kalau bukan Jokowi Capres PDIP kala itu, apakah bakal menang lawan Prabowo? Jadi, simbiosis mutualisme. Saling menguntungkan.
Megawati juga sempat menyinggung soal penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Ia menegaskan, masa jabatan presiden harus dibatasi maksimal dua periode, sehebat apapun presidennya.
"Lah, kalau sudah dua kali ya maaf. Dua kali cukup. Bukan Pak Jokowi enggak pintar. Ngapain saya jadiin kalau enggak pintarr?" kata Megawati.
Pernyataan Mega ini seakan menyentil para pencari muka yang terus mengojok-ojok Jokowi, agar maju lagi di Pilpres 2024. Padahal, konstitusi kita jelas-jelas membatasi masa jabatan Presiden maksimal dua periode saja.
Kalau Jokowi pintar, ia harus secara tegas menolak usulan Presiden tiga periode. Bila perlu, kasih peringatan keras. (gusmif)
