JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia (Aspebindo) Anggawira mengungkapkan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang ekspor bahan mentah nikel dan fokus untuk membangun industri dalam negeri dengan fokus hilirisasi dinilai sudah tepat.
“Setuju dan support Pak Jokowi, kita harus bangun industri dalam negeri,” ujar Anggawira kepada wartawan, Senin (9/1/2023).
Tidak hanya menghentikan nikel, Presiden Jokowi juga telah mengumumkan pelarangan ekspor mineral mentah berupa bijih bauksit pada tahun 2023 mendatang.
Anggawira berpendapat, di sisa masa jabatan kepemimpinan Presiden Jokowi yang kurang lebih dua tahun ini, meski nikel telah mendapat gugatan WTO. Dia berharap presiden selanjutnya berkomitmen melanjutkan kebijakan Presiden Jokowi.
“Wajib melanjutkan karena sudah on the track,” ucap Anggawira yang juga Anggota Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Mudah Indonesia (HIPMI) itu.
Hal senada diungkapkan Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah yang mengatakan sejak Indonesia merdeka, baru kali ini pemerintah secara tegas melakukan pelarangan terhadap eksploitasi SDA meskipun mendapat gugatan dari dunia internasional.
Trubus menegaskan memang sudah saatnya lebih mengutamakan pengolahan dalam bahan mentah di dalam negeri, agar produk-produk Indonesia memiliki nilai jual yang lebih kompetitif.
“Kita sudah 70 tahun lebih merdeka, itu kita selalu mengimpor bahan mentah karena itu Indonesia sering dijadikan negara yang sifatnya itu tidak kompetitif dalam bidang ekonomi. Menurut saya dengan secara berpikir ini (hilirisasi) memang ada kemajuan,” terang Trubus.
Selain itu, Trubus berharap kebijakan Presiden Jokowi terkait hilirisasi dapat dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya. Walaupun mendapat tekanan dari dunia internasional seperti yang terjadi pada nikel yang di gugat ke organisasi perdagangan dunia (WTO), Trubus berharap pemimpin selanjutnya tidak gentar seperti yang dilakukan Presiden Jokowi.
“Nah masalahnya nanti kebijakan ini apakah konsisten diteruskan oleh pemimpin berikutnya yang jadi masalah begitu. Kalau ini nanti tidak bisa diteruskan oleh pemimpin berikutnya apa yang dilakukan Pak Jokowi ini akan menjadi kontra produktif menjadi bumerang kita sendiri nanti,” ucapnya.
Lanjut Trubus, tekanan dari dunia internasional harus diperhatikan pasalnya hal itu bisa sangat berpengaruh jika pemimpin selanjutnya tidak punya komitmen yang kuat terhadap kebijakan tersebut.
