ADVERTISEMENT

Rapim Pemprov DKI Digelar untuk Penajaman Konsep Pembangunan Tanggul Pantai di Pesisir Jakarta

Rabu, 4 Januari 2023 10:13 WIB

Share
Pj Gubernur Heru Budi Hartono gelar rapim untuk cegah banjir rob dengan mempercepat pembuatan tanggul di pesisir Utara Jakarta. (Foto: Pemprov DKI)
Pj Gubernur Heru Budi Hartono gelar rapim untuk cegah banjir rob dengan mempercepat pembuatan tanggul di pesisir Utara Jakarta. (Foto: Pemprov DKI)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar rapat pimpinan (rapim) tentang pengembangan tanggul dalam program Pembangunan Pesisir Terpadu Ibu Kota Negara (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD) di Balai Kota DKI Jakarta, pada Selasa (3/1/2023).

Pemprov DKI menggelar rapim untuk penajaman konsep pembangunan tanggul pantai di pesisir Jakarta yang akan bersinergi dengan provinsi lain dan pemerintah pusat untuk menjamin Kota Jakarta aman dari banjir rob.

"Kami tadi membahas NCICD, yang di dalamnya ada tanggul pantai dan tanggul laut atau istilahnya giant sea wall. Tanggul pantai ada yang menjadi kewajiban pemda dan kewajiban Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)," kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, di Balaikota DKI, Selasa (3/1/2023).

Khusus untuk pembangunan tanggul laut atau giant sea wall, mantan Walikota Jakarta Utara ini menerangkan, akan berkaitan dengan konsep tata ruang kota provinsi di luar DKI Jakarta. Untuk itu, dibutuhkan sinergi dengan pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Rencananya, lanjut Heru, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta akan bertemu dengan Bappenas untuk membahas konsep pembangunan tanggul laut beserta dengan penataan ruangnya.

"Nanti sesuai dengan arahan Bappenas, besok Kepala Bappeda akan ke sana. Membahas, tanggul lautnya bagaimana konsepnya, mengenai nanti dibangun tanggul itu, tata ruangnya bagaimana. Itu saya serahkan kepada pemerintah pusat," ungkap Heru.

Sedangkan untuk pembangunan tanggul pantai, Heru mengungkapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI harus bersinergi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Karena saat melakukan pembangunan tanggul pantai, ada lahan timbul milik Pemprov DKI Jakarta yang harus segera disertifikatkan.

Pemprov DKI juga kemungkinan akan bersinergi dengan PT Pelindo untuk membangun sarana bagi masyarakat di lahan timbul tersebut, di antaranya taman dan lapangan basket.

"Tadi kita bahas penajaman bagaimana kalau tanggul itu sudah selesai lahannya harus kita amankan. Target pengerjaan tanggul pantai itu sampai 2025, dilakukan mulai dari tahun kemarin," terang Heru.

Lebih lanjut, Heru menjelaskan rencana pembangunan tanggul laut atau giant sea wall dalam perjalanan sejarahnya mengalami perubahan dari tahun 2007, 2011 hingga 2020. Sejak tahun 2020, dilakukan penajaman konsep pembangunan tanggul laut tersebut.

Halaman

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT