JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Sepanjang tahun 2022, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan telah terjadi inflasi mencapai 5,51 persen (year-on-year/yoy) yang merupakan inflasi tertinggi sejak tahun 2014.
Menanggapi itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah menjadikan data dari BPS tersebut untuk memetakan sektor-sektor yang memiliki presentase tinggi dalam mempengaruhi angka inflasi di tahun 2022.
"Sehingga angka inflasi di tahun 2023 dapat ditekan melalui pembenahan melalui berbagai sektor tersebut," tegas Bamsoet panggilan akrabnya di Jakarta, Selasa (03/1/2023).
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar ini juga minta Kementerian Keuangan/Kemenkeu, mewaspadai potensi inflasi di tahun 2023, dikarenakan kondisi perekonomian global yang masih tidak menentu, dan kemenkeu dapat menetapkan target maksimal presentase inflasi agar tidak sampai di fase stagflasi.
"Pemerintah agar dalam mengambil kebijakan melalui pertimbangan yang tepat untuk mencegah Indonesia masuk dalam jebakan inflasi bahkan stagflasi, diantaranya dengan membantu pemulihan daya beli masyarakat," terang Bamsoet.
Bamsoet menandaskan agar di tahun 2023, meningkatkan penerimaan sektor pajak, dan melakukan penghematan pengeluaran pemerintah, dan mengurangi pinjaman, serta melakukan kebijakan operasi pasar terbuka.
"Pemerintah mengupayakan kebijakan non-fiskal dan non-moneter seperti menambah hasil produksi, menstabilkan pendapatan masyarakat, menetapkan harga maksimum, dan meningkatkan pengawasan terhadap distribusi barang, sebagai beberapa upaya mencegah terjadinya inflasi," pungkasnya. (johara)