Oleh: Ilham S Tanjung, Wartawan Poskota
PRESIDEN Joko Widodo akan menghentikan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Covid-19 di akhir tahun 2022. Penghentian PPKM tersebut karena tingkat kekebalan (herd immunity) masyarakat sudah terbentuk. Bahkan dari kajian Sero survei pada bulan Agustus menunjukkan 98,5 persen masyarakat Indonesia telah memiliki kekebalan tubuh terhadap Covid.
Artinya masyarakat Indonesia sudah bersahabat dengan virus Covid-19 yang dua tahun lebih menjadi momok yang paling menakutkan. Sebelumnya varian Delta menyebabkan tingginya penularan Covid-19 hingga mencapai 56.000 kasus per hari. Sementara varian Omicron mencapai 64.000 kasus per hari.
Kini kasus harian berada di angka 1.000 kasus. Karena itu, langkah Jokowi menunggu kajian dari Kementerian Kesehatan, para pakar, dan epidemiolog merupakan langkah kehati-hatian pemerintah dalam mengambil keputusan berkaitan PPKM.
Pertimbangan lain akibat resesi ekonomi nasional yang diprediksi akan terjadi tahun 2023. Pencabutan aturan ini jelas akan berpengaruh besar bagi ekonomi nasional ke depan. Terlebih lagi pada akhir tahun akan ada pergerakan puluhan juta orang. Itu artinya potensi perputaran uang semakin tinggi dan itu sangat baik buat ekonomi kita.
Meski demikian masyarakat harus tetap waspada dengan beredarnya sub varian baru yang memiliki kemampuan lebih dibandingkan dengan varian sebelumnya. Bahkan jika melihat situasi yang terjadi di China saat ini, maka pencabutan PPKM baru bisa dilakukan dua bulan ke depan.
Pasalnya, hingga saat ini situasi global, baik di China maupun di Indonesia masih belum aman. Bahkan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) termasuk epidemiolog dunia belum ada yang menyatakan sudah memasuki endemik dunia, karena masih belum dalam kriteria endemik stabil.
Karena itu masyarakat tak boleh euforia berlebihan terkait rencana tersebut. Apalagi menganggap corona sudah tak ada dan tidak berbahaya. Covid masih mematikan lihat negara Jepang saat ini masih ribuan kasus harian sedangkan tingkat kematian ratusan per hari di Jepang.
Namun jika pemerintah memutuskan mencabut PPKM, sebaiknya ada arahan dan himbauan diberikan kepada masyarakat, agar masyarakat tetap menjaga Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). PHBS ini diperlukan tidak hanya saat pandemi, tapi di setiap saat.
Beberapa hari lagi Presiden Jokowi akan mengambil kebijakan yang menentukan aktivitas di masyarakat. Kebijakan itu akan dirasakan dampaknya bagi kelangsungan kehidupan di tanah air. Apa pun keputusan Presiden kita selayaknya mendukung karena itu sudah dalam kajian mendalam dan tentunya yang terbaik untuk rakyat. ***
.png)
.jpg)
