KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menunjukkan taringnya dengan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat negara. Kali ini, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur kena batunya. Ia tertangkap karena terlibat kasus korupsi.
Namun kerja keras KPK ini seakan menjadi sia-sia. Ini tidak lepas dari pernyataan Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) yang menyebut OTT yang dilakukan KPK membuat negara jelek.
Tentu saja pernyataan ini membuat heboh warga dan netizen. Ada yang pro dan kontra. Namun terbanyak yang kontra dan menyesalkan pejabat selevel Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan mengeluarkan pernyataan kontroversial seperti itu.
“Waduh, kalau begitu bingung juga nih pimpinan KPK. Mau bagaimana lagi untuk menghentikan para pejabat itu melakukan korupsi yang merugikan uang negara dalam jumlah besar. Aneh aja gua dengan pernyataan itu,” kata Slamet, pegawai di salah satu BUMN kepada rekannya, Tauhid, di sebuah warung kopi, kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Slamet mengaku tak habis pikir dengan pernyataan LBP tersebut. Menurutnya, yang membuat negeri menjadi jelek bukan karena OTT. Akan tetapi, karena para pejabat yang korup. “Mereka yang bikin Indonesia hancur karena uang negara dikorupsi. Kenapa yang disalahkan justru KPK-nya yang melakukan OTT,” katanya.
Hal senada dikatakan Tauhid yang menyesalkan sikap Luhut. “Harusnya Luhut menguatkan KPK dengan pernyataannya. Ini malah sebaliknya, bikin pegawai KPK yang bekerja keras mengungkap kasus korupsi jadi patah semangat. Presiden Jokowi harus menegur Luhut agar tidak jadi preseden buruk di masa depan,” ujarnya.
Tauhid menyebut lembaga antirasuah tidak akan melakukan OTT apabila tidak ada pejabat yang korupsi. “Gampangnya gini aja, kalau tidak ada korupsi, tidak ada pejabat yang korup, tentu tidak akan ada OTT. Itu yang benar. Jangan hanya berpendapat korupsi berkurang dengan cara transporasi digital di semua instansi,” tukasnya. (Tiyo)
.jpg)
.jpg)
.webp)
