Pemerintah Berlakukan Larangan Ekspor Bijih Bauksit Mulai Juni 2023, Jokowi Mengaku Tak Takut Digugat

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pemerintah akan memberlakukan larangan ekspor bijih bauksit mulai tahun depan,  karena dengan kebijakan tersebut maka pendapatan negara juga akan meningkat.

Selain itu, kebijakan larangan ekspor bijih bauksit juga untuk mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam keterangannya di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (21/12/2022). Kebijakan tersebut mulai berlaku pada Juni tahun 2023 mendatang.

"Mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan larangan ekspor bijih bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri," ujar Kepala Negara.

Presiden menambahkan bahwa kebijakan tersebut diambil pemerintah dalam rangka mewujudkan kedaulatan sumber daya alam dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, utamanya dalam rangka pembukaan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya dan peningkatan devisa serta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Melalui industrialisasi bauksit di dalam negeri tersebut, Presiden memperkirakan bahwa pendapatan negara juga akan mengalami peningkatan. 

"Dari industrialisasi bauksit di dalam negeri ini kita perkirakan pendapatan negara akan meningkat dari Rp21 triliun menjadi sekitar Rp62 triliun," ungkapnya.

Sebelumnya, pemerintah juga telah memberlakukan larangan ekspor bijih nikel pada 1 Januari 2020 yang lalu. Melalui kebijakan tersebut, Indonesia berhasil meningkatkan nilai ekspor nikel hingga 19 kali lipat yang semula hanya Rp17 triliun atau 1,1 miliar USD di akhir tahun 2014 meningkat menjadi Rp326 triliun atau 20,9 miliar USD pada tahun 2021.

"Perkiraan saya, tahun ini akan tembus lebih dari Rp468 triliun atau lebih dari 30 miliar USD," tutur Presiden.

Presiden Jokowi pun menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan industri pengolahan sumber daya alam di dalam negeri, mulai dari pengurangan ekspor bahan mentah dan meningkatkan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri.