Investor Menunggu Kepastian Hukum, Revisi UU Migas Wajib Segera Diwujudkan

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - 
Revisi UU Migas no 22 tahun 2001 wajib dipercepat.  Sebab,  Investor menunggu kepastian hukum untuk berinvestasi. 

Pengamat migas yang juga wartawan senior, Akhmad Yuslizar mengatakan, wacana  revisi UU migas sudah sejak lama, sejak BP Migas dibubarkan. 

" Yang bertugas mengatur hulu migas tidak ada. Baru tahun 2013 SKK migas berdiri dg basisnya Perpres,"  kata  Direktur Institut Kajian Energi ini. 

Kondisi inilah, menurut  Yos, yang membuat lifting migas tidak maksimal.  Karena peraturan yang mengatur hulu migas terbengkalai.

"Untuk mengejar target atau menambah lifting migas. Harus ada revisi UU migas untuk menarik investor asing, " tandasnya. 

Tujuannya, jelas Yos, biar ada kepastian hukum soal investasi migas yang berujung pada naiknya lifting migas

"Saat ini masih ada ratusan cekungan minyak di Indonesia. Pertamina tidak bisa sendirian, butuh investor asing.  Jadi, tentu harus ada UU migas pengganti, ' tegas dia.

Sementara itu,  wartawan senior Sofyan Badri  mengatakan, UU Migas pengganti  harus ramah terhadap investasi.  

Para pengusaha butuh kepastian hukum. 

"Dukungan atau  suasana iklim investasi yang sehat perlu sekali. Jadi revisi UU Migas No 22 tahun 2001 adalah  keharusan. Sayang sekali terjadi tarik menarik. Tidak ada titik temu soal badan pengelolaan migas , "  tandas Sofyan.