DEPOK, POSKOTA.CO.ID - Pelantikan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Depok digelar pada Senin (12/12/2022). Para pengurus KNPI Kota Depok terpilih kecewa dengan sikap Pemkot Depok yang dinilai tutup mata.
Hal ini diutarakan Mantan Ketua KNPI Kota Depok yang juga sebagai Ketua MPI KNPI Kota Depok terpilih, Bobby Harahap meski KNPI Kota Depok pelantikan kepengurusan Periode 2021 - 2024 yang akan berlangsung di Kinasih Resort, Cilangkap, hari ini, tidak ada peran dari Pemerintah Kota Depok.
"Ada yang berbeda dalam pelantikan hari ini, pengurus terpilih merasa kecewa lantaran Pemerintah Kota Depok dinilai tutup mata. mengingat KNPI adalah organisasi yg dinaungi langsung oleh pemerintah setempat," ujar Bobby Harahap kepada Poskota usai dikonfirmasi, Senin (12/12/2022).
Bobby menyampaikan menyampaikan bahwa dirinya kecewa atas tidak difasilitasinya pelantikan Pengurus KNPI masa jabat 2021 - 2024, padahal sebelumnya di Periode lalu KNPI sudah menghasilkan Perda Kepemudaan dimana ada kerjasama dan pemberdayaan antar Pemkot Depok dengan Pemuda yang ternyata hanya sekedar bahasan belaka.
"Saya merasa miris dengan kebijakan Pemkot Depok yang tidak memfasilitasi kami, Pemuda Depok untuk kegiatan pelantikan. Padahal KNPI sudah menghasilkan Perda Kepemudaan untuk membantu kinerja Pemkot Depok ternyata tidak ada realisasinya," ungkap Bobby.
Mengingat KNPI adalah Organisasi Kepemudaan yg menaungi 70 Organisasi Kepemudaan (OKP) dan 11 Pengurus Kecamatan (PK) di Kota Depok, maka sewajibnya Pemerintah Kota Depok memberikan fasilitas dan mensupport setiap kegiatan KNPI. Pasalnya, KNPI yg beranggotakan para pemuda yang akan menjadi calon pemimpin untuk Kota Depok.
"Pemkot Depok gak bisa tutup mata tutup telinga, kami kecewa untuk apa adanya Perda Kepemudaan tapi realisasinya Nol besar harusnya Pemkot Depok khususnya Walikota bisa mengayomi, membimbing dan menjadikan contoh yg baik untuk pemuda pemuda kota Depok," tegasnya.
Terpisah senada dikatakan oleh Ketua KNPI Kota Depok terpilih, Army Haryanto, bahwa tidak di akomodir dan di fasilitasi maka menghambat kegiatan Pelantikan yg seharusnya sudah terlaksana dari bulan Juni lalu setelah keluarnya Surat Keputusan.
Upaya Audiensi dan Mediasi pun sudah dilakukan akan tetapi support untuk penggunaan Aula di Balaikota tidak bisa di realisasikan.
"Kita sudah Audiensi ke Disporyata untuk kegiatan pelantikan ini ternyata Aula di Balaikota sudah penuh terisi jadwal, sedangkan pelantikan KNPI harus di segerakan" Jelas Army profesi pengacara ini.
Mengingat waktu yg terus berjalan, dan pelantikan yg harus disegerakan akhirnya pengurus terpilih harus mengeluarkan anggaran secara swadaya untuk gedung, tanpa adanya sedikit solusi ataupun anggaran dari pihak Pemkot Depok.
.jpg)
