JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Partai Demokrat mengkritik Ketua MPR Bambang Soesatyo yang kembali menghembus wacana presiden tiga periode. Bambang melontarkan ide itu saat merespons hasil survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf yang dirilis oleh Poltracking pada Kamis (8/12/2022) kemarin.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode sudah berkali-kali dijelaskan bahwa hal itu bertentangan dengan konstitusi.
Herzaky mengatakan dengan dilempar kembali isu tersebut maka masyarakat menjadi tahu, bahwa Jokowi dan para pendukungnya memang menganggap pelanggaran konstitusi sebagai hal yang biasa.
"Seakan-akan melanggar konstitusi, mengkhianati amanah reformasi 1998 yang membatasi kekuasaan presiden maksimal dua periode, itu hal receh dan biasa saja bagi mereka," kata Herzaky dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9/12/2022).
"Makin ke sini, makin terlihat wajah buruk pemerintahan periode ini. Berulang kali, terus dan terus, secara bergantian melantunkan nafsu kekuasaan, ingin terus berkuasa, padahal prestasi cekak, dan rakyat banyak yang makin kesusahan sejak pandemi," sambungnya.
Herzaky menilai, para simpatisan pemerintah seolah tak lagi memiliki urat malu dan terus memikirkan kepentingan pribadi dan golongan tertentu saja di tengah kondisi rakyat yang dijepit kemiskinan. Dalam hal ini, dia menyebut para elit justru mempertontonkan pelanggaran konstitusi yang dianggap sebagai guyonan.
"Tak ingin meninggalkan gelanggang, padahal tak kunjung bermanfaat untuk rakyat. Tak berprestasi, tapi tak malu meminta perpanjangan waktu. Sudah ditolak keras oleh rakyat, tapi masih terus mencoba dengan segala pembenaran," jelasnya.
Sementara itu, berdasarkan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Herzaky menyebut 73 persen rakyat menolak wacana tiga periode dan 5 persen di antaranya menyatakan setuju atas usulan tersebut. Dari hal tersebut, dia meminta para elit berhenti mewacanakan tiga periode bagi kepemimpinan Joko Widodo.
"Lebih baik para elit politik pendukung Jokowi, fokus membantu presiden menyelesaikan berbagai permasalahan negeri ini," katanya.
Dalam hal ini, Herzaky menyebut bagaimana kemiskinan bisa ditekan dan bisa turun drastis seperti di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia menuturkan, selama 10 tahun dari 16 persenan bisa turun ke 10 persenan.
"Bukan seperti 8 tahun ini, dari 10 persenan hanya mampu menurunkan ke 9 persenan saja, dan itu pun dibanggakan setengah mati, sampai minta perpanjangan," katanya.(*)
.jpg)
