JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pemprov DKI Jakarta akan berkomunikasi langsung dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait cuaca ekstrem yang akan melanda ibu kota pada akhir tahun 2022 dan awal tahun 2023.
Hal tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut apa yang disarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Koordinasi ini pun dimaksudkan agar Jakarta mendapat masukan apa saja yang mesti dilakukan dalam upaya penanganan cuaca ekstrem.
"Kita lihat situasinya jadi dalam waktu dekat saya akan koordinasi dengan BNPB aksi apa saja yang harus kita lakukan," ujar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, Rabu (7/12/2022).
Pj Gubernur Heru mengatakan, pihaknya belum berfikir untuk membuat aturan terkait pegawai Jakarta untuk bekerja dari rumah atau work from home (WFH).
Karena, kata dia, kebijakan WFH itu tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing.
Namun, mantan Wali Kota Jakarta Utara ini berharap cuaca ekstrem pada akhir tahun dan awal tahun dapat bersahabat.
Artinya tidak ada bencana-bencana yang cukup serius.
"Walaupun itu WFH sifatnya adalah lokal saja, tergantung masing-masing perusahaan. Kita lihat situasi ke depan mudah mudahan bisa aman dan cuaca bisa bersahabat," tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya dan kepala daerah untuk memaksimalkan informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagai peringatan dini dan mitigasi bencana.
Sebab menurut prakiraan BMKG pada akhir tahun 2022 dan awal tahun depan Indonesia masuk cuaca ekstrem.
"Di penghujung tahun 2022, memasuki tahun 2023, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, antisipasi bencana, cuaca ekstrem, dan yang berkaitan dengan keselamatan lalu lintas," kata Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/12/2022),
"Agar kita semuanya memberikan perhatian, memaksimalkan informasi cuaca dari BMKG sebagai peringatan dini dan juga mitigasi bencana di seluruh daerah yang memiliki potensi bencana harus diperhatikan," kata Jokowi.
Dengan beberapa kejadian bencana alam, misalnya gempa bumi di Cianjur dan erupsi Gunung Semeru, Presiden ingin memastikan bahwa negara betul-betul hadir dalam penyaluran bantuan dan rekonstruksi bangunan terdampak. (aldi)
