Mengemas Isu Perubahan

Oleh: Joko Lestari, wartawan poskota

SUHU politik jelang pemilu kian meningkat, tetapi belum sampai memanas, bisa disebut suam – suam.Dinamika diwarnai dengan mencuatnya semacam pesan politik yang mencitrakan seseorang layak menjadi pemimpin, jika tidak disebut sebagai capres pada pilpres 2024.

Di sisi lain, dalam sejumlah perhelatan politik seperti pemilu baik pilpres maupun pilkada, kandidat dan tim suksesnya yang mengusung isu perubahan, acap memenangkan kontestasi. Meski begitu tak sedikit juga isu perubahan tergilas oleh slogan “melanjutkan”.

Makna yang hendak kami sampaikan, isu perubahan masih layak dijual, tetapi tidak selamanya membuahkan hasil yang sepadan. Ini tentu akan lebih tergantung dari perubahan apa yang ditawarkan, siapa yang akan melakukan dan bagaimana melakukannya.

Berarti akan kembali kepada siapa kandidat yang diajukan untuk melakukan perubahan. Adakah kemampuan dari kandidat tersebut untuk melakukan perubahan seperti ditawarkan. Artinya elektabilitas kandidat masih menjadi poin, sebelum isu perubahan digulirkan.

Isu perubahan, lazimnya akan menarik minat publik, jika kinerja pemerintahan (pemda) dalam kondisi stagnan, tanpa kemajuan signifikan, lebih – lebih terindikasi adanya kemunduran dari periode sebelumnya.

Hal lain, masyarakat sudah mulai jenuh atas keadaan yang dinilai tanpa perubahan. Program yang sudah digulirkan itu – itu saja, tak ada gebrakan,  tanpa adanya program kerja yang hasilnya fenomenal.

Momen seperti itu menjadi peluang bagi kandidat untuk mengusung isu perubahan, tentu dengan memperhitungkan kendala yang bakal menghadangnya. Disinilah perlunya mengemas isu perubahan sesuai kebutuhan masyarakat, yang di dalamnya tak cukup dengan segudang kreasi dan inovasi, tetapi asas manfaat sekarang dan mendatang. Bukan program tambal sulam.

Begitupun menjelang gelaran pilpres 2024. Isu perubahan yang diusung sejumlah parpol, meski masih perlu dikaji, tetapi sudah mengindikasikan adanya ketertarikan publik.

Merujuk hasil survei terbaru LSI, terlihat kenaikan elektabilitas parpol yang menginisiasi lahirnya koalisi perubahan, yakni Nasdem, Demokrat dan PKS.

Apakah ini menjadi satu indikasi kehendak publik menuntut sebuah perubahan dalam politik dan kekuasaan? Jawabnya masih perlu dikaji lagi. Hasilnya dapat diketahui dari Pilpres dan Pileg serentak, Rabu legi, 14 Februari 2024.

Menjadi peluang bagi parpol untuk mengemas isu perubahan yang tidak saja menyita perhatian publik, juga menarik simpati dan partisipasi publik dalam menggunakan hak pilihnya. Tentu perubahan memajukan bangsa, bukan memundurkan atau melanggengkan dominasi kekuasaan. (jokles).