Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 82 UU RI no 16 tahun 2007, perubahan kedua UU RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak.
"Pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar," pungkasnya.