Tingkatkan Pembangunan Ekonomi, Ketua MPR Dorong Pemerintah Menyalurkan Kredit UMKM

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Ketua MPR, Bambang Soesatyo mendorong pemerintah penyaluran kredit kepada UMKM melalui berbagai skema kredit yang dikaitkan dengan tugas dan pembangunan ekonomi pada sektor-sektor tertentu. 

"Beberapa langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah kredit usaha rakyat (KUR) dengan skema kredit atau pembiayaan modal kerja atau investasi yang diperuntukkan kepada UMKM dan koperasi di bidang usaha yang produktif," terang Bamsoet panggilan akrabnya.

Itu diutarakan Bamsoet saat menjadi pembicara kunci dalam Studium Generale III FHISIP Universitas Terbuka bertema 'Peran UMKM dalam Menghadapi Persaingan Global Pasca Pandemi', di Gedung Wiswa Sabha Denpasar, Bali, Minggu (27/11/22).

Turut serta sebagai narasumber Studium Generale Universitas Terbuka antara lain Gubernur Bali I Wayan Koster, pengusaha Ajik Krisna, Dosen Universitas Negeri Yogyakarta Adi Cilik serta Dosen Universitas Terbuka Agus Santosa.

Hadir pula Rektor Universitas Terbuka Ojat Darojat, serta civitas akademika Universitas Terbuka.

Bamsoet yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar ini juga mengungkapkan pasca pandemi terjadi perubahan perilaku masyarakat serta peluang pasar yang besar di era digital perlu dimanfaatkan oleh pelaku UMKM melalui digitalisasi usaha. 

"Digitalisasi UMKM dapat memperluas akses pasar serta meningkatkan daya saing. Kemajuan teknologi, terutama Internet dapat membuka akses UMKM untuk memasuki pasar nasional dan internasional dengan biaya terjangkau," tambah Bamsoet.

Ia menambahkan pemanfaatan internet juga dapat digunakan untuk mengakses pilihan supplier dan bahan baku yang variatif, pemasaran digital dengan biaya terjangkau, komunikasi yang lebih mudah dengan buyer, efisiensi operasional bisnis, pilihan pembayaran yang mudah dan cepat, serta beragam manfaat lainnya. 

"Data dari Bank Indonesia menunjukkan mayoritas UMKM masih menggunakan metode pemasaran non-digital. 60 persen metode pemasaran UMKM melalui pasar non digital, dan hanya 16 persen UMKM yang telah memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produknya. Padahal, Bank Indonesia mencatat bahwa transaksi platform perdagangan elektronik dibanding Februari 2021 tumbuh sekitar 12 persen yang mencapai Rp 30,8 triliun," ujar Bamsoet.

Ketua DPR ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI Bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan pemerintah saat ini sedang giat mensosialisasikan program digitalisasi UMKM.