Dalam ASEAN Global Dialogue, Presiden Jokowi Dorong Peran Lembaga Keuangan Internasional dalam Merespon Krisis

Minggu, 13 November 2022 13:33 WIB

Share
Presiden Joko Widodo saat menghadiri ASEAN Global Dialogue Ke-2: Post Covid-19 Comprehensive Recovery di Phnom Penh. (biro pers)
Presiden Joko Widodo saat menghadiri ASEAN Global Dialogue Ke-2: Post Covid-19 Comprehensive Recovery di Phnom Penh. (biro pers)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Presiden Joko Widodo (Presiden Jokowi) mendorong peran lembaga keuangan Internasional dalam merespon krisis, dan meminimalisir dampak yang diakibatkan melalui berbagai instrumen keuangan yang fleksibel.

Hal tersebut disampaikan Kepala Negara  saat berbicara pada ASEAN Global Dialogue Ke-2: Post Covid-19 Comprehensive Recovery di Hotel Sokha, Phnom Penh, Minggu (13/11).

Kehadiran Presiden Jokowi dalam acara itu didampingi  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Ada instrumen yang sifatnya darurat sehingga bisa cepat digunakan saat krisis, dan lebih penting dari itu perlu ada instrumen yang berfungsi mencegah krisis," terangnya.

Jokoowi menandaskan dukungan ini penting bagi ASEAN untuk antisipasi memburuknya krisis ke depan, salah satunya dengan perkuat infrastruktur keuangan di kawasan, termasuk sinergi kebijakan finansial.

"Meskipun proyeksi pertumbuhan ekonomi rata-rata masih terus positif, namun ke depannya, tantangan ekonomi kawasan akan makin berat apalagi dengan ancaman resesi. Untuk itu, saya ingin fokus pada tiga hal,” ungkap Jokowi.

Presiden mendorong agar ruang fiskal harus diciptakan demi stabilitas keuangan. Demikian pula dengan efisiensi belanja dan mengalokasikan ke program mitigasi dampak krisis harus menjadi prioritas termasuk jaring pengaman bagi rakyat kurang mampu.

"Dukungan pada sektor yang memiliki dampak terhadap ekonomi kawasan juga harus diprioritaskan. ADB telah mengidentifikasinya seperti pariwisata, agro-processing, dan tekstil. Sektor-sektor ini penting karena melibatkan UMKM yang wakili 90% dunia usaha ASEAN,” ucap Presiden.

Presiden Jokowi juga menilai perdagangan dunia harus diatur dengan mempertimbangkan hak pembangunan negara berkembang. Ia menyoroti kesulitan yang dialami negara berkembang saat ingin melakukan hilirisasi.

“Apakah dengan mengeskpor bahan baku mentah negara berkembang dapatkan keuntungan yang memadai? Jawabannya tidak. Untuk itu, negara berkembang terus memperjuangkan hak untuk hilirisasi,” tegas Presiden Jokowi.

Halaman
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar