Antisipasi Bencana Banjir, DPRD DKI Dorong Normalisasi dan Pembuatan Jalan Inspeksi di Kali Angke Jakbar

Tak hanya itu, Syarif juga mendorong agar Pemerintah DKI mendapat kewenangan lebih untuk melakukan normalisasi di beberapa kali dari 13 kali yang ada secara menyeluruh di Jakarta. 

Seperti diketahui, Pemerintah DKI bertugas membebaskan lahan warga di bantaran kali, sedangkan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat fokus pada pengerjaan fisiknya.

"Kalau 13 kali diambil alih DKI itu agak susah, yah kalau saya sih berpandangan misalnya kasih 3-4 kali yang bisa dikerjakan oleh pemerintah daerah," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Unit Pengelola Pengujian, Penyelidikan dan Pengukuran (UP4) pada Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta terus melakukan inventaris terhadap kondisi kali dan sungai di Ibu Kota. 

Setelah mendata Kali Krukut di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kemudian tim telah mengecek kondisi Kali Angke di Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat.

Namun, hasil keduanya sama, yaitu sama-sama mengalami pendangkalan dan penyempitan akibat sedimentasi lumpur. Bahkan dari panjang dua kilometer di sektor Kembangan, Kali Angke baru dipasangi sheet pile sekitar 300 meter.

Kepala UP4 pada Dinas SDA DKI Jakarta Abdul Rauf Jaffar mengatakan, lebar eksisting Kali Angke kian menyempit dari yang awalnya 28 meter, kini menjadi 15-18 meter. Kemudian kedalaman kali juga semakin dangkal, dari lima meter kini hanya sedalam 1-2 meter saja.

"Setelah kami inventarisasi kali ini mengalami pendangkalan dan menyempit, sehingga air hujan rawan meluap dan merendam permukiman warga di wilayah Kembangan," kata Abduk Rauf, Rabu (2/11/2022) lalu. (aldi)