.jpg)
JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengaku telah membahas nasib para warga yang bermukim di 13 bantaran sungai di Ibu Kota.
Ia juga telah meminta Dinas Sumber Daya Air (SDA) agar berkoordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) untuk merelokasi warga bantaran sungai ke rumah susun.
"Ya setelah direlokasi ke rumah susun, baru itu bisa dilakukan pengerukan. Kalau nggak (direlokasi) memang mengerikan, jadi pas dikeruk itu otomatis akan longsor (pinggiran sungai)," ujar Ida saat dihubungi, Selasa (1/11/2022)
Legislator Kebon Sirih ini juga mengatakan, proyek normalisasi memerlukan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat.
Apalagi, lanjut dia, kebanyakan lahan bantaran sungai merupakan aset milik Pemeritah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"Mayoritas punya Pemda. Tapi ada juga yang tidak punya Pemda. Jadi trase jalan pemerintah kan 20 meter, ternyata sebagian masih punya warga," katanya.
"Tapi nggak apa-apa punya warga, karena ini untuk kepentingan umum maka kami ganti dan tidak di bawah NJOP (nilai jual objek pajak)," tambah Ida.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta ini juga mengatakan, jika warga punya sertifikat atau girik, tetap diganti Pemda dan kalau memang mau pindah ke rumah susun nanti akan difasilitasi Pemprov DKI.
Sepengetahuannya, pemerintah telah memiliki beberapa tower rusun di Jakarta Selatan tepatnya di Pasar Rumput. Namun paling banyak rusun dibangun di wilayah Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Jakarta Barat.
Maka dari itu, Ida mengatakan, pemerintah daerah akan membangun rusun kembali pada tahun 2023 sebanyak 2-3 titik di Jakarta Selatan.
Rusun ini bakal digunakan untuk merelokasi warga yang ada di bantaran sungai yang terdampak proyek normalisasi.
