Wapres KH Ma'ruf Amin Minta Elit Partai Tidak Gunakan Isu Politik Identitas Menuju Pemilu 2024

Jumat 28 Okt 2022, 19:38 WIB
Wapres KH Ma'ruf Amin saat menghadiri  secara daring acara Peresmian Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas dan Akselerasi Kemandirian BLK Komunitas. (setwapres)

Wapres KH Ma'ruf Amin saat menghadiri secara daring acara Peresmian Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas dan Akselerasi Kemandirian BLK Komunitas. (setwapres)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengingatkan elite dan partai politik peserta Pemilu 2024 tidak memainkan isu politik identitas demi mengejar kemenangan.

"Ini untuk antisipasi terutama dalam menghadapi Pemilu, Pilpres 2024 jangan sampai kelompok-kelompok radikal kemudian menggunakan dengan, misalnya, mendorong adanya politik identitas," tutur Wapres usai menghadiri Hari Santri Nasional 2022 di Pondok Pesantren (Ponpes) An-Nawawi, Tanara, Serang, Banten, Jumat  (28/10/2022).

Dalam keterangannya Wapres didampingi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dan juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irjen Pol Boy Boy Rafli Amar.

Menurut Wapres, kita sudah sepakat tidak menggunakan politik identitas di dalam Pemilu 2024.

Karenanya diperlukan kesadaran elite-elite politik juga pokoknya semua pihak.

Wapres menilai politik identitas dapat memecah belah bangsa karena itu  menuju menuju Pemilu 2024, politik seperti ini agar dihindari.

Ia meminta semua pihak untuk menahan diri dari isu-isu yang memicu konflik di masyarakat.

Oleh karena itu moderasi beragama menjadi salah satu program yang harus kita kembangkan.

"Pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga kemudian partai-partai politik juga jangan mengusung isu isu yang sifatnya itu politik identitas," ungkapnya.

Ketua Umum Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini tidak menutup kemungkinan, politik identitas juga berpeluang dimanfaatkan kelompok-kelompok radikal.

"Pilpres 2024 jangan sampai kelompok kelompok radikal kemudian menggunakan dengan misalnya mendorong adanya politik identitas," tandasnya. (johara)

Berita Terkait
News Update