JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin mengakui menjelang akhir tahun 2022 terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) khususnya di sektor start-up dan manufaktur.
"Menjelang akhir 2022, kondisi ketenagakerjaan kita kurang menggembirakan karena adanya gelombang PHK, khususnya di sektor start-up dan manufaktur, yang berdampak pada nasib ratusan ribu karyawan," tutur Wapres.
Itu diutarakan KH Ma'ruf Amin dalam sambutanya secara daring pada acara Peresmian Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas dan Akselerasi Kemandirian BLK Komunitas Tahun 2022, di Jakarta, Minggu, (23/10/2022).
Hadir pula dalam acara peresmian tersebut, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar, Pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Anwar Manshur, dan Pimpinan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas. Sedangkan Wapres didampingi Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi, dan lainnya.
Menurut Wapres, penyebab PHK itu kondisinya tidak tunggal. Banyak faktor yang saling berkaitan, sehingga solusi yang perlu kita ambil tidak bisa parsial, tetapi harus komprehensif.
"Faktor-faktor tersebut antara lain, perkembangan teknologi yang memaksa efisiensi tenaga kerja, diperparah dengan ketidaksigapan untuk beradaptasi terhadap perubahan yang amat cepat. Akhirnya, kompetisi dunia kerja menjadi semakin ketat," tutur Wapres.
Wapres menambahkan meskipun jumlah pengangguran terbuka pada Februari 2022 berkurang dibandingkan bulan yang sama pada 2021, namun tingkat pengangguran negara kita saat ini masih lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi Covid-19. Sebaran pengangguran didominasi oleh lulusan SMK sebanyak 11,45%, diikuti dengan lulusan SMA 8,55%, dan lulusan universitas 6,97%.
Wapres menandaskan pembangunan ekosistem dan transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) di dalam komunitas merupakan salah satu kebijakan yang saya nilai dapat menyasar permasalahan di lapangan.
Wapres menguraikan bahwa BLK memiliki tiga fokus, yang pertama BLK fokus pada peningkatan kompetensi tenaga kerja informal dengan tingkat pendidikan sekolah menengah ke bawah. "Ini akan menjawab permasalahan pengangguran kita yang masih didominasi tamatan sekolah menengah,” ujarnya.
Yang kedua, lanjut Wapres, kurikulum pendidikan vokasi yang disusun BLK harus dapat menjawab kebutuhan industri saat ini untuk membangun link and match ketenagakerjaan.
“BLK dapat menyegarkan keterampilan pekerja yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan industri. Sistem pendidikan vokasi seperti inilah yang dibutuhkan di era disrupsi digital saat ini,”tuturnya.
