JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra menyayangkan tindakan Anies Baswedan yang melakukan perjanjian swastanisasi air dengan PT Moya Indonesia, beberapa hari sebelum lengser dari jabatan Gubernur DKI Jakarta.
"Kita tau bahwa masalah swastanisasi air di Jakarta ini perlu dicermati betul karena waktu itu sempat disoroti KPK. Saya heran kenapa keputusan strategis ini tiba-tiba dieksekusi diambil hanya 2 hari sebelum masa jabatannya berakhir tanpa diskusi dengan DPRD. Kesannya sangat tergesa-gesa," kata Anggara dikutip, Minggu (23/10/2022).
Legislator Kebon Sirih ini juga menyinggung kegagalan Anies Baswedan dalam meningkatkan cakupan akses air bersih selama masa jabatannya.
Hingga akhir masa jabatan Anies berakhir, lanjut Anggara, cakupan air bersih di Jakarta hanya berada pada angka 65 persen jauh dari yang ditargetkan dalam RPJMD yaitu 79,1 persen.
"Beliau gagal mencapai target yang ditetapkan sendiri dalam hal cakupan air bersih. Anehnya, di akhir masa jabatannya beliau mengambil keputusan yang strategis seakan-akan baru mau mulai bekerja mengejar target capaian air bersih," sindirnya.
Oleh karena itu, Anggara akan mendorong agar DPRD untuk segera melakukan mengevaluasi perjanjian yang telah ditandatangani Anies kala menjadu Gubernur DKI Jakarta.
"Kami akan segera dorong evaluasi perjanjian ini dengan meminta Pemprov DKI menjelaskan selengkap-lengkapnya bagaimana mekanisme kerjasamanya," tandasnya.
"Apalagi ini ada indikasi kerugian masyarakat, jangan sampai jadi ada perkara hukum lagi seperti perjanjian dengan Palyja dan Aetra kemarin," tutup Anggara menambahkan. (Aldi)
.jpg)
.jpg)
