Ingatkan Gaya Hidup dan Pungli, Kapolda Metro Minta Jajaran Ditlantas, Jangan Gegara Nila Setitik, Rusak Susu Sebelanga

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran memberikan arahan kepada perwira dan jajaran Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya, untuk selalu profesional dan awardness dalam melayani masyarakat mengurus SIM, perpanjangan STNK dan lainnya.

Adapun hal tersebut, dijelaskan Fadil sebagai wujud dari tindaklanjut atas arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) Polri di Istana Negara pada Jum'at (14/10/2022) lalu, agar terlaksana tindakan dan program konkrit di jajaran Polda Metro Jaya.

"Ada 7 poin yang menjadi penekanan arahan Pak Presiden, yaitu masalah gaya hidup, keluhan masyarakat terhadap Polri (pungli, represif, suka mencari-cari kesalahan), solidaritas TNI-Polri, kesamaan visi dan misi, penegakan hukum secara terukur dan objektif, komunikasi publik yang baik, serta libatkan kerjasama dengan elemen masyarakat," kata Fadil dalam keterangannya, dikutip Sabtu (22/10/2022).

Menurut Fadil, Ditlantas Polda Metro Jaya memegang andil penting untuk menentukan pesona Polda Metro Jaya. Seperti hal-nya dalam pelayanan SIM, STNK  dan tilang perharinya.

Jumlah tersebut, ujar dia, adalah jumlah risiko ataupun peluang masyarakat puas atau tidak. Dan 1 kekecewaan di era digital dapat berubah menjadi ribuan kekecewaan yang dapat saling mempengaruhi. 

"Karena nila setitik, rusak susu sebelangga. Satu kesalahan dapat menyebabkan semuanya salah. Di era globalisasi saat ini, saat informasi begitu cepat menyebar dan meluas tanpa tahu kebenarannya. Satu kesalahan yang dilakukan oleh segelintir oknum, dapat menjadi framing sebuah institusi. Stigma dimunculkan sebab kemajuan teknologi turut andil mempercepat tersebarnya berita negatif ke seluruh dunia," terangnya.

Karenanya, Fadil berharap agar profil Polri dapat tercipta secara profesional, yakni memiliki integritas, kredibilitas dan komitmen, sehingga trust masyarakat meningkat

"Buat survey terkait keluhan pelayanan Polri, seperti salah satunya pungli yang ada di Gakkum, pelayanan SIM, Samsat, dan Laka. Kita mulai perubahan dari hal yang terkecil yang ada di depan mata," ucapnya.

"Pada dasarnya yang kita lakukan adalah sebuah pelayanan publik dengan faktor pendukung, seperti sistem, prosedur, metode, personel, sarana dan prasarana, serta masyarakat sebagai pelanggan," sambung Fadil.

Dalam hal itu, jelas dia, azas pelayanan publik harus meliputi transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, keamanan hak, serta keseimbangan hak dan kewajiban.