Pasca Harga BBM Naik, Dishub Pandeglang Ingin PAD Trayek Angkot Dihapus, Ini Alasannya

Sabtu, 1 Oktober 2022 22:51 WIB

Share
Kepala Bidang Angkutan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang, Berlyan Henny bersama para sopir angkutan. (Foto: Ist).
Kepala Bidang Angkutan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang, Berlyan Henny bersama para sopir angkutan. (Foto: Ist).

PANDEGLANG, POSKOTA.CO.ID - Dinas Perhubungan (Dishub) Pandeglang, menginginkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor trayek angkutan perkotaan (angkota) dihapus, lantaran persyaratan trayek memberatkan para sopir angkot dan menurunnya penumpang. 

Kepala Bidang Angkutan Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang, Berlyan Henny mengatakan, bahwa angkot yang beroperasi di wilayah Pandeglang kesulitan memiliki trayek karena terbentur dengan persyaratan. 

Bahkan berbagai persyaratan yang harus ditempuh cukup memberatkan para sopir angkot. Ditambah saat ini banyak sopir angkot mengeluh karena sepinya tumpangan, sehingga diharapkan PAD trayek angkota dihapus.

"Syaratnnya harus bayar pajak kendaraan dulu, lalu membuat NPWP serta membuat email untuk daftar melalui SOS. Persyartan itu nampaknya memberatkan para sopir angkota," ungkapnya, Sabtu (1/10/2022).

Dijelaskannya, dari sebanyak 800 angkot di bawah naungan Dishub Pandeglang, mayoritas semuanya tidak memiliki trayek. Hal tersebut disebabkan karena beberapa syarat yang tidak dimiliki oleh para sopir angkot tersebut.

"Sebetulnya mereka bukan engga mau ngurus trayek. Mereka mau bayar setoran aja susah karena penumpangnya sepi, selain itu persyaratan trayek juga dianggap berta bagi sopir angkot," katanya.

Untuk itu harapnya, PAD sektor trayek angkot ini diharapkan bisa dihapus, meski memang untuk target PAD dari penghasilan pembuatan trayek sudah ditentukan. Tapi semua itu tidak pernah tercapai, karena mayoritas angkot di Pandeglang tidak memiliki trayek.

"Target PAD sudah ditentukan dan mau tidak mau harus tercapai. Namun karena kondisi angkot di kita mayoritas tak memiliki trayek, lalu bagaimana PAD itu bisa tercapai. Maka dari itu kami harap lebih baik dihapus saja," harapnya.

Apa lagi kata dia, sekarang ini harga Bahan Bakar Minyak (BBM) naik, sementara tumpangan sopir angkot tidak maksimal, jadi bagaimana mereka mau mikir bayar trayek untuk setoran perharinya saja kewalahan.

"Kondisi tumpangan yang sepi kan membuat omzet para sopir angkot menurun. Ditambah harga BBM nya naik, ya mungkin jangankan buat ngurus trayek buat setoran saja tidak maksimal. Maka kondisi yang dialami para sopir angkot itu berdampak pula pada PAD juga," tambahnya. (Samsul Fatoni).
 

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar