Kemenhub Siapkan Subsidi BBM untuk Motor Listrik secara Intensif

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan anggaran subsidi untuk biaya konversi kendaraan bermotor yang menggunakan BBM akan dialihkan ke kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).

Budi mengatakan pihaknya tengah berdiskusi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memberikan insentif pada program konversi motor listrik untuk kementerian atau lembaga (K/L) atau masyarakat secara umum.

“Kita bersama-sama sedang berdiskusi dengan Kemenkeu, diupayakan ada subsidi. Pada sat konversi itu ada subsidi terutama pertama kali tentu kendaraan motor. Baik yang K/L maupun masyarakat,” ujar Budi Karya Sumadi Meteri Perhubungan (19/9/2022).

Kemenhub sudah menerbitkan sejumlah regulasi untuk mendukung melalui Peraturan Menhub Nomor 65 tahun 2020 tentang Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai.

Budi mengatakan insentif dapat diambil dari anggaran Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mendukung program ramah lingkungan dengan subsidi konversi bersumber dari pengalihan alokasi anggaran subdidi BBM.

“Dari Pemerintah Daerah (Pemda) juga bisa menginisiasi untuk mengalihkan anggaran yang kurang produktif, agar dialihkan untuk memberikan subsidi biaya konversi ke kendaraan listrik,” ujar dia.

Sementara itu, untuk biaya uji tipe kendaraan listrik lebih murah dibandingkan kendaraan konvensional.

Misalnya, untuk biaya kendaraan listrik sebesar Rp4.5 juga, dibandingkan konvensional Rp9,5 juta.

Namun, kementerian ESDM Arifin Tasrif mengatakan konversi sepeda motor Berbahan Bakar Minyak (BBM) menjadi Sepeda Motor Listrik memakan banyak biaya Rp15 juta per unit dan akan menurun seiring dengan kebijakan pemerintah yang terus mendukung elekterifikasi kendaraan.

Pemerintah telah menargetkan 1.000 konversi sepeda motor hingga akhir tahun 2023. Namun pemerintah baru menyelesaikan 120 motor konversi dan motor hasil konversi akan menjadi miliki PLN dan Pertamina yang akan digunakan di lingkup Kementerian dan Lembaga.