PKS: Depok Dipimpin PKS Mampu Kurangi Kemiskinan, Solo Dipimpin PDIP Kemiskinannya Meningkat

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan PDIP terlibat adu mulut. Keduanya saling sindir lantaran PKS memancing PDIP soal kenaikan BBM.

Juru bicara PKS, Muhammad Kholid, menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang meminta PKS fokus mengurusi Kota Depok dibandingkan sibuk mengkritik kenaikan harga BBM bersubsidi.

Kholid menyatakan, sejauh ini PKS berhasil menyejahterakan Kota Depok dan membawa kota belimbing itu keluar dari kemiskinan. Sebaliknya, kata dia, kemiskinan justru meningkat di kota nan jauh di sana, tepatnya di Solo, di mana PDIP menjadi pemegang kekuasaan di sana.

"Alhamdulillah, Kota Depok selama dipimpin PKS telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 2.58% hingga 2021. Capaian ini merupakan tingkat kemiskinan terendah ketiga di Indonesia!" kata Kholid dalam keterangannya, Minggu (18/9/2022).

"Tidak hanya itu, di bawah kepemimpinan kader PKS, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Depok juga mencapai peringkat tertinggi ketiga di Jawa Barat." imbuh Kholid.

Sebagai warga Depok, Kholid mengajak Hasto Kristiyanto untuk membandingkan capaian tingkat kemiskinan di Kota Solo di bawah kepemimpinan Gibran Rakabuming Raka dan PDIP atau Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo yang juga kader PDIP.

"Kalau Sekjen PDIP mau adu prestasi kepala daerah, boleh saja. Mari kita bandingkan: mana yang sukses? PKS atau PDIP yang berhasil turunkan angka kemiskinan?" tantang Kholid kepada Hasto.

"Kota Solo lama di bawah kepemimpinan PDIP. Dari Pak Jokowi hingga sekarang putranya Gibran. Bagaimana prestasi pengentasan kemiskinannya?" tanya Kholid.

Kholid menjelaskan berdasarkan data BPS bahwa tingkat kemiskinan di Kota Solo mencapai 9,4% pada 2021." Di level kota, Solo adalah kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah! Inikah prestasi yang dibanggakan PDIP?" ucapnya.

Menurut Kholid, Jawa Tengah juga gagal menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem. Jumlah daerah kategori miskin ekstrem justru naik dari 5 daerah menjadi 19 daerah pada 2021.