Wapres KH Ma'ruf Amin Minta Pemekaran Daerah Tidak Dijadikan Isu Politik Menjelang Pemilu 2024

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Wapres KH Ma'ruf Amin mengharapkan tidak ada politisasi dalam masalah pemekaran daerah, sebab sampai saat ini pemerintah belum mencabut kebijakan moratoriumnya.

"Saya berharap masalah pemekaran wilayah tidak menjadi isu politik apalagi menjelang Pemilu 2024. Saya minta jangan dipolitisasi," terang Wapres di Karawang, Jawa Barat, Kamis (15/9/2022).

Seperti diketahui menjelang Pemilu 2024 ada 329 daerah yang minta dimekarkan.

Namun meskipun pemerintah belum mencabut moratorium tapi kebijakan pemekaran sudah dilakukan khusus untuk Provinsi Papua.

Ada empat provinsi di Papua yang dimekarkan yakni, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan terakhir Papua Barat Daya yang akan disahkan di Sidang Paripurna dalam waktu dekat.

Wapres menandaskan bahwa moratorium belum dicabut dengan pertimbangan teknis yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri.

"Saya kira itu, kita berharap masalah pemekaran ini  tidak menjadi isu politik karena ini menyangkut pertimbangan teknis dari kemampuan daerah dari kajian komprehensif. Jadi tidak hanya keinginan daerah itu yang menghendaki pemekaran, tapi juga harus dipertimbangkan mengenai keberlangsungan daerah itu setelah dimekarkan," tutur Wapres.

Wapres juga mengungkapkan sampai saat ini moratorium belum dicabut karena alasannya, beberapa daerah yang sudah dimekarkan itu belum mampu membiayai sendiri dan masih bergantung kepada APBN. 

"Jadi karena itu belum dicabut moratorium itu, kecuali Provinsi Papua yang dimekarkan karena kebutuhan khusus, baik untuk meningkatkan pelayanan, pertimbangan luas wilayah dan kemudian juga untuk mempercepat kesejahteraan di Papua, termasuk untuk supaya pengawasan lebih mudah," tandas Wapres. (johara)