JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Pemerintahan Inggris atau United Kingdom menggunakan sistem pemerintahan monarki.
Sistem Monarki dimulai di Inggris yaitu Monarki Britania dari kerajaan-kerjaan kecil Skotlandia pada abad ke-10 Masehi, lalu berubah menjadi Monarki Konstitusional pada abad ke-17.
Terbentuknya Monarki di tahun 927 M oleh raja pertama Inggris yaitu Athelstan di Saxon Barat.
Sebelum itu ada tujuh kerajaan utama (Sussex, Essex, Kent, Mercia, Wessex, Northumbria, dan Mercia) dari tujuh kerajaan tersebut dulunya dipimpin secara de facto.
Selain itu, monarki konstitusional juga menganut sistem parlementer yang dikutip dari buku UK Government and Politics.
Sistem parlemen ini memiliki peranan yang sangat besar dalam pemerintahan.
Diketahui Ratu Elizabeth II telah memimpin kerajaan inggris selama 70 tahun dan dinobatkan sebagai ratu paling lama dimulai pada usia 27 tahun.
Ratu Elizabeth II wafat pada Kamis (8/9/2022) di usianya yang ke-96 tahun.
Ratu Elizabeth II memiliki 7 peranan dalam sistem monarki di Inggris yang kini dipegang oleh Raja Charles II, yuk kita simak bagaimana peranan pentingnya mendiang Sang Ratu diantaranya:
1. Peran dalam Parlemen
Sistem Monarki Inggris dalam parlemen merupakan otoritas legilatif tertinggi House of Lord dan the Crown, lalu majelis terendah House of Commons.
The Crown merupakan pemerintahan legislative tertinggi, kini telah memudar seiring berjalannya waktu dan kini hanya bersifat ritual saja.
2. Menunjuk Pemerintahan
Raja dan ratu memiliki wewenang untuk menunjuk pemerintah dalam parlemen dengan mengundang pemimpin partai politik pada House of Commins untuk menunjuk sebagai perdana menteri dan memintanya membentuk pemerintahan jika memenangkan kursi terbanyak.
Selain itu, raja dan ratu dapat membuka dan menutup siding parlemen setiap tahun.
3. Raja dan Ratu Memiliki Kekuasaan
Raja dan Ratu memiliki kekuasaan untuk menyetujui dan menetapkan rancangan undang-undang (RUU) sebagai undang-undang (UU) secara resmi setelah di setujui oleh House of Commons dan House of Lord.
Selain itu, Raja dan Ratu juga dapat menolak RUU.
4. Orang Kepercayaan PM Inggris
PM Inggris merupakan Perdana Menteri Inggris yang memimpin Partai Konsevatif yang dibawah naungan Ratu Elizabeth II yang merupakan tempat para PM Inggris menjelaskan rencana dan kekhawatiran kepada ratu.
Ratu Elizabeth menggelar rapat mingguan dengan seluruh PM Inggris selama Ratu Elizabeth menjabat.
5. Menunjuk Lord dan Knight
Raja dan Ratu memiliki wewenang untuk menunjuk Lord yang duduk di parlemen House of Lords yang hanya dilakukan atas saran menteri pemerintahan.
Selain itu, pemimpin kerajaan secara pribadi berwenang memberikan gelar bangsawan kepada orang-orang yang dianggap berjasa dan berkontibusi penting bagi masyarakat Inggris.
6. Krisis konstitusional
Raja dan Ratu Inggris diperbolehkan mempraktikan hak prerogative mereka (dalam situasi krisis konstitusional yang parah), ketika hak preogative diizinkan untuk menentang nasional kementerian, meskipun tidak pernah terjadi.
7. Kepala Gereja
Raja atau Ratu secara konstitusional memegang gelar sebagai 'Pemimpin Tertinggi Gereja Inggris'. (m2)