Jagokan Heru Budi Hartono Jadi Pj Gubernur DKI Jakarta Sebagai Pengganti Anies, PSI Punya Tiga Alasan Kuat

"Pj Gubernur akan menjabat lebih dari dua tahun dan bertanggung jawab menyusun dan mengeksekusi tiga tahun masa APBD yaitu 2023, 2024, dan 2025, yang totalnya akan mendekati 300 Triliun Rupiah. Tanggung jawab besar ini adalah momentum, supaya prioritas kerja Pusat dan struktur pemerintahan Jakarta benar-benar sinergis. Visi Pj Gubernur Jakarta adalah visi Presiden, sepenuhnya harus dan akan selaras satu sama lain," terangnya.

Alasan ketiga di balik dukungan PSI Jakarta terhadap Heru adalah konteks transisi Jakarta yang tidak lama lagi akan kehilangan status Ibu Kota Negara (IKN).

Maka dari itu pula, sebagai Pj Gubernur yang dekat dengan Pusat, Heru diyakini akan mampu melobi dan meyakinkan Pemerintah Pusat agar kebutuhan transisi Jakarta tersebut berjalan mulus dan tidak merugikan Jakarta.

"Tugas terbesar Pj Gubernur adalah mempersiapkan transisi Jakarta saat tidak lagi menjadi Ibukota. Jangan sampai Jakarta kemudian dilupakan dan dianaktirikan Pemerintah Pusat. Arah pembangunan Jakarta pasca pemindahan ibukota harus disusun dari sekarang, dan harus ada komitmen dukungan Pusat. Pak Heru sosok paling tepat menjembatani transisi IKN ini," jelas Michael.

Meskipun menjagokan Heru seorang, PSI akan terus berkomitmen untuk tetap mengawasi bahkan mengkritisi kinerja bahkan kebijakan yang diambil oleh siapapun Pj Gubernur yang akan dipilih Presiden Joko Widodo, termasuk jika Heru Budi Hartono terpilih nantinya.

"Kami menyayangkan tidak adanya fit and proper test dalam penentuan nama calon Pj Gubernur. Publik harusnya diberi ruang untuk mengkritisi para calon yang ada dan memastikan pemikiran dan program kerja calon Pj Gubernur jelas dan dimengerti warga Jakarta. Itu kenapa, siapapun yang akan terpilih, saya pastikan kami akan tetap kritis mengawasi kerja Pj Gubernur nantinya," tutup Michael. (Aldi)