Jagokan Heru Budi Hartono Jadi Pj Gubernur DKI Jakarta Sebagai Pengganti Anies, PSI Punya Tiga Alasan Kuat

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menjagokan Heru Budi Hartono jadi Penjabat (Pj) Gubernur sebagai pengganti Anies Baswedan. Sejauh ini, Heru Budi Hartono masih menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden (KSP).

Hal tersebut disampaikan Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 14 Oktober 2022.

Menurutnya, penunjukannya terhadap Heru adalah bentuk keseriusan dan kepedulian terhadap Kota Jakarta.

"Sebagai bentuk keseriusan dan kepedulian penuh kami terhadap Provinsi DKI Jakarta. Kami mendukung penuh Heru Budi Hartono sebagai calon Pj Gubernur yang diusulkan dari Fraksi PSI," kata Michael.

Michael  menyebutkan PSI punya tiga alasan kuat mengapa menjagokan Heru Budi Hartono yang saat ini menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden.

"Sedikitnya ada tiga alasan utama mengapa PSI menjatuhkan pilihan pada Pak Heru. Pertama, Beliau memiliki banyak pengalaman di DKI Jakarta, pernah menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah. Pak Heru sangat memahami seluk beluk problema DKI Jakarta, mampu mengelola anggaran agar tepat sasaran," ungkapnya.

Alasan kedua, lanjut Michael, selama ini Jakarta kesulitan memenuhi target RPJMD, karena lemahnya sinergitas Jakarta dengan Pemerintah Pusat.

Untuk itu, Michael yakin dengan latar belakang jabatannya sebagai Kepala Sekretariat Presiden, Heru adalah pilihan paling tepat yang dapat mengoptimalkan sinergi Pusat dan Jakarta. 

"Pak Heru orang yang sangat dan paling dipercaya Presiden Jokowi bahkan sejak Pak Jokowi di Jakarta. Sebagai Kasetpres, Pak Heru tahu seluruh jadwal kegiatan Presiden, paham prioritas Presiden, dan hafal betul visi dan pemikiran Presiden," terang Michael.

Tak hanya itu, Michael berharap Heru dapat mengoptimalkan sumber daya dan jaringan Pemerintah Pusat untuk pembangunan Jakarta. Sebab, menurut PSI Jakarta, ini adalah kesempatan unik dalam sejarah di mana Presiden dan Gubernur Jakarta benar-benar dapat selaras.