JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Wakil Katib Syuriyah PWNU DKI Jakarta, Muzakki Kholis, meminta Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon tak gegabah menyebut hubungan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa disharmoni dengan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman.
Kholis menilai politikus PDIP itu tak paham soal relasi struktur di tubuh TNI. Pasalnya, kata Kholis, mustahil seorang KSAD berbeda langkah dengan pimpinannya.
"Effendi Simbolon kayaknya enggak paham soal itu. Sehingga menganggap TNI itu gerombolan. Jadi kepatuhan dalam TNI itu, kepatuhan dalam kepemimpinan, itu doktrin dan (apabila) begitu berbeda dengan doktrin itu pengkhianatan," kata Kholis saat dihubungi wartawan, Jumat (9/9/2022).
Berbeda dengan partai politik. Kholis mengatakan di internal partai perbedaan pendapat sangat mungkin terjadi. Bahkan, perbedaan itu bisa sangat mencolok hingga menimbulkan gerbong atau kubu yang berbeda.
Di tubuh TNI, kata Kholis, hal itu terlarang karena dinilai sebagai pengkhianatan. Sebab itu, ia meminta Effendi tak membaca TNI dengan memakai kacamata partai politik.
"Di tubuh TNI tidak begitu. Tidak mungkin KASAD tidak ikut hadir dalam acara yang didatangi Panglima kalau tidak ada tugas yang penting dan di situ ada bintang lima," ujar Kholis.
Keterikatan antara KSAD dengan Panglima TNI terlihat dari tugas dan tanggungjawabnya. Kholis menjelaskan sedikit bagaimana seorang KSAD punya peran penting dalam mendidik personel angkatan darat.
Personel angkatan darat, kata dia, mendapat pembinaan langsung dari KSAD yang nantinya akan digunakan oleh panglima dalam sebuah misi operasi. Jika KSAD ingin menggunakan satuan dalam angkatan darat, Kholis berkata hal itu harus atas seizin panglima.
"KSAD itu pimpinan kesatuan. Mereka itu lebih fokus pada pembinaan internal. Sehingga program-program mereka itu mengkader militer, mengkader personel yang nantinya akan dipakai oleh panglima karena panglima (adalah) pengguna pasukan," jelasnya.
Strategi semacam itu merupakan bentuk kesolidan dalam TNI. Kiai Cholis menegaskan seorang KSAD yang mengepalai personel angkatan darat mustahil berbeda haluan dengan panglima.
Dalam sejarah Indonesia, ketidakharmonisan antara personel TNI dengan panglima itu hanya terjadi pada masa pemberontak PKI tahun 1965. Itupun, kata Kholis, adalah desain asing untuk memecah belah Indonesia.
.webp)
