JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Upaya mobilisasi publik untuk aksi menolak kenaikan BBM tidak berjalan sebagaimana direncanakan.
Ada tiga hal yg jadi penghambat aksi tersebut stagnan dan kurang mendapat dukungan masyarakat.
"Pertama, dukungan kepada Jokowi yang kuat. Kedua, cash transfer program membuat masyarakat bawah sibuk bekerja. Ketiga, ekonomi rakyat berjalan, tidak sesuai dengan narasi yg dikembangkan oposisi," ucap aktivis Perempuan Barisan Anti Kekerasan (Baskara) dalam rilis yang dikirimkan via WhatsApp pada Sabtu (10/9/2022).
Selain itu, tambah Putri, tidak efektifnya demo BBM lantaran mobilisasi ormas kemahasiswaan dan civil society tidak sesuai rencana.
"Banyak perdebatan internal sehingga tidak sesuai dengan time frame rencana aksi yang multi elemen, multi lokasi, berkelanjutan,' tambahnya.
Justru, Putri mengungkapkan bahwa elemen masyarakat yang siap untuk terus demo mengkritisi kebijakan pemerintah dalam menaikan harga BBM adalah jaringan HTI/FPI/Wahabi, eks 212.
"Kekhawatiran pelibatan mereka karena akan memancing sentimen negatif publik, ungkap afiliasi politik aksi, dan akan berhadapan dengan MA yg sebelumnya jadi tokoh penggerak," tambahnya.
Putri menilai bahwa aksi menolak kenaikan harga BBM bisa berkembang menjadi tuntutan turunkan presiden.
"Ada kaitannya dengan Pilpres dan Pileg 2024. Karena peran Jokowi yang dianggap dominan dalam melakukan political regrouping dan menentukan capres 2024. Dengan demikian, serangan politik ke Jokowi diharapkan dapat mengurangi efektivitasnya sebagai king maker," tambahnya.
Baskara, menurut Putri, sudah mencium adanya Penggalangan dana aksi sedang digalakkan, khususnya untuk menggantikan jaringan ACT.
"Penggalangan melalui jaringan personal khususnya dari sel-sel BUMN, ASN, pengusaha, dan perempuan. Distribusi dana-dana ini jadi masalah karena harus menghindari deteksi dari aparat dan pastikan diterima oleh penggerak massa, bukan perantara," terangnya.
Indikator lain adanya upaya mendongkel kekuasaan Jokowi, lanjut Putri dengan adanya aksi lapangan yg dikoordinir MUI dan jaringan wahabi di Cilegon diharapkan menjadi sinyal untuk diikuti jaringan di daerah lain.
"Namun aksi ini justru memberikan national spotlight kepada Menag sebagai tokoh Islam yg nasionalis. Afiliasi politik para penggerak ke Anies Baswedan juga merugikan upaya rebranding AB," tutupnya.
