ADVERTISEMENT

Presiden Jokowi Sebut Pemekaran Wilayah di Papua untuk Pemerataan Pembangunan

Rabu, 31 Agustus 2022 17:14 WIB

Share
Presiden Joko Widodo. (ist)
Presiden Joko Widodo. (ist)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Setelah Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan telah resmi berdiri, pemerintah dan DPR mulai membahas pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. 

Menanggpi itu, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemekaran wilayah di tanah Papua merupakan salah satu upaya untuk menciptakan pemerataan pembangunan. 

"Adanya tiga daerah otonomi baru, yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan, diharapkan akan mempermudah jangkauan pelayanan di tanah Papua yang luas," terang Jokowi dalam keterangannya Stadion Lukas Enembe, Kabupaten Jayapura, Rabu (31/8/2022).

"Ini dalam rangka pemerataan pembangunan karena memang tanah Papua ini terlalu luas kalau hanya dua provinsi, terlalu luas," papar Kepala Negara. 

Karena itu, lanjut Jokowi, untuk memudahkan jangkauan pelayanan, itulah dibangun daerah-daerah otonomi baru, Pemerintah akan melakukan pemekaran.

Menurut Kepala Negara, pemekaran wilayah di Papua merupakan aspirasi yang berasal dari masyarakat Papua sendiri.

Aspirasi tersebut telah ada sejak beberapa tahun lalu dan berasal dari berbagai kelompok masyarakat di berbagai wilayah.

"Ini kita kan, saya sendiri mendengar, pemerintah itu mendengar permintaan-permintaan dari bawah. Saya ke Merauke, minta. Saya ke Pegunungan Tengah, kelompok-kelompok datang ke saya minta itu dan sudah 7 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu dan kita tindak lanjuti dengan pelan-pelan. Ini permintaan dari bawah, dari kelompok-kelompok yang ada di sini," jelasnya.

Presiden juga menilai bentuk demokrasi kalau masih adanya pro dan kontra terkait pemekaran wilayah tersebut. (johara)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT