Jangan Ada Kongkalikong! PSI Minta Penunjukan Gubernur Pengganti Anies Dilakukan Transparan

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Mendekati akhir masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta Ketua DPW PSI Jakarta Michael Victor Sianipar, menekankan pentingnya transparansi proses seleksi dan penugasan Penjabat (Pj) Gubernur.

Michael menegaskan, jangan sampai penunjukan Pj Gubernur dilakukan di ruang 'gelap' alias ada kongkalikong. 

"Jabatan Gubernur DKI Jakarta jelas sangat strategis. Proses seleksi dan penugasan ini harus transparan dan publik Jakarta harus diberi ruang untuk mengikuti bahkan memberi masukan. Jangan sampai keputusan siapa yang diangkat nanti dilakukan di ruang-ruang gelap," ujar Michael dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 30 Agustus 2022.

Politisi PSI ini memahami bahwa Pemerintah Pusat memiliki prerogatif menentukan Pj Gubernur. Namun, ditegaskan Michael, warga Jakarta berhak mengetahui dan turut memberikan masukan siapa yang layak menjadi pemimpin mereka di Jakarta.

"Bagaimanapun, pada dasarnya kita ini negara demokratis. Jangan sampai masyarakat Ibukota tidak dilibatkan sama sekali dalam proses pengambilan keputusan tentang siapa yang layak memimpin mereka dua tahun ke depan," katanya.

Michael juga mengingatkan bahwa Pj Gubernur akan dilantik kurang dari dua bulan lagi. Perlu waktu yang cukup untuk proses transisi kepemimpinan. Apalagi, Pj Gubernur akan dilantik di bulan Oktober, tepat di saat Jakarta akan sibuk membahas APBD 2023.

"Jakarta ini Daerah Khusus di mana wewenang Gubernur sangat besar dan anggaran daerah sangat besar. Dulu, Pak Anies terpilih bulan April, dilantik Oktober, ada waktu transisi yang cukup. Bulan Oktober itu seharusnya APBD 2023 sudah dalam pembahasan. Siapapun Pj Gubernurnya nanti, begitu dilantik harus langsung siap membahas APBD 2023," tutur Michael.

Michael menilai posisi Gubernur adalah posisi politis yang sangat strategis. Pemprov DKI perlu mengetahui visi pembangunan kota yang dimiliki oleh Pj Gubernur nantinya. Arah pembangunan Ibukota harus langsung kemudian diterjemahkan ke dalam kebijakan anggaran di APBD. 

"Soal Pj Gubernur, yang Jakarta butuhkan adalah kepastian, bukan kejutan. Jangan sampai pembahasan APBD tidak optimal karena ketidaksiapan transisi. Tentu kami berharap Pj Gubernur adalah orang yang sudah sangat paham Jakarta dan siap memimpin. Transparansi dan kejelasan proses transisi ini sangat penting karena menyangkut nasib pembangunan Jakarta ke depan," tutup Michael.

Untuk itu, PSI Jakarta berharap Pj Gubernur akan punya waktu untuk segera menganalisa kondisi pembangunan Jakarta. Pj Gubernur harus bisa melanjutkan hal-hal yang baik yang sudah dilakukan, dan memperbaiki yang masih kurang dan belum tuntas dari pemerintahan yang sekarang. (aldi)