ADVERTISEMENT

Mahasiswa Mulai Turun Demo Tolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi, di DPRD Lebak: Kebijakan yang Tidak Pro Rakyat Harus Kita Tolak

Senin, 29 Agustus 2022 23:21 WIB

Share
Massa mahasiswa HMI Lebak saat demo toal kenaikan harga BBM bersubsidi. (Foto: Ist).
Massa mahasiswa HMI Lebak saat demo toal kenaikan harga BBM bersubsidi. (Foto: Ist).

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

LEBAK, POSKOTA.CO.ID - Mahasiswa mulai turun demo menolak kenaikan harga BBM Bersubsidi. Massa mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Lebak, melakukan aksi demo di depan Gedung DPRD Lebak, Senin (29/8/2022).

Aksi demo yang dilakukan HMI tersebut, menolak keras rencana pemerintah yang akan menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Lantaran, hal itu memberatkan bagi masyarakat.

"Rencana pemerintah akan menaikan BBM ini sangat memberatkan bagi masyarakat, terutama masyarakat dari kalangan menengah ke bawah. Maka kami harap pemerintah evaluasi rencana kenaikan BBM," ungkap salah seorang orator dalam orasinya.

Sementara, Ketua HMI Cabang Lebak, Mulyana mengatakan, akhir-akhir ini Indonesia sedang mengalami berbagai persoalan.

HMI punya peran dalam mengontrol dan mengawal setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Mulai dari pandemi Covid-19 yang berdampak pada semua sektor, juga persoalan lainnya.

Sekarang, muncul rencana kenaikan harga BBM yang akan dilakukan pemerintah. Maka hal ini sangat memberatkan bagi masyarakat, karena disaat ekonomi warga belum pulih total pasca pandemi Covid-19, kini akan dihadapkan lagi dengan kenaikan harga BBM.

"Kami HMI bagian dari masyarakat sipil. Kami punya peran mengontrol dan mengawal setiap kebijakan pemerintah. Maka kebijakan yang tidak pro rakyat harus kita tolak," ujar dia dalam orasinya.

Menyikapi isu-isu tersebut, mulai dari rencana kenaikan BBM bersubsidi, tarif listrik dan lainnya. Ia mengaku, HMI menyatakan sikap menolak rencana pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi tersebut.

"Kami tegas menolak rencana pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi. Karena akan mengorbankan kondisi ekonomi masyarakat, kami pun meminta pemerintah untuk mencabut kenaikan tarif dasar listrik," tegasnya. (Samsul Fatoni).

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT