PSI Kritisi Pemprov DKI yang Tidak Maksimal Lakukan Penyerapan Anggaran PEN 2022

Rabu 24 Agu 2022, 23:50 WIB
Anies Baswedan (Foto: ig/aniesbaswedan)

Anies Baswedan (Foto: ig/aniesbaswedan)

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Wakil Ketua Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan mengkritisi langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang tidak maksimal dalam melakukan penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2022.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta melakukan Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat untuk pelaksanaan Program PEN sebesar Rp 6,3 triliun dalam penanganan pandemi Covid-19 yang dialokasikan untuk Belanja Daerah sebesar Rp 2,6 triliun antara lain untuk pengendalian banjir, layanan air minum, infrastruktur transportasi, transformasi digital, dan pengelolaan sampah. 

Sementara itu, untuk pembiayaan daerah dialokasikan sebesar Rp 3,7 triliun untuk revitalisasi Taman Ismail Marzuki dan pembangunan infrastruktur Jakarta International Stadium. 

"Dari anggaran tersebut, kami menemukan tidak maksimalnya penggunaan dana untuk Peningkatan Infrastruktur Pengendalian Banjir yang baru terealisasi 87,74 persen, Infrastruktur Transportasi yang baru terealisasi sebesar 71,35 persen, Infrastruktur Pelayanan Air Minum yang hanya terserap 66,66 persen, dan Peningkatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah yang hanya terserap 28,26 persen," beber August dalam keterangannya, Rabu, 24 Agustus 2022.

"Padahal seperti yang kita semua ketahui saat ini DKI Jakarta masih memiliki banyak masalah lingkungan terutama banjir, akses air bersih, serta polusi yang berasal dari pembuangan terbuka," tambah August menegaskan.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta ini juga mendesak Pemprov DKI untuk dapat memberikan pertanggungjawaban atas tidak maksimalnya penggunaan dana pinjaman daerah untuk mengentaskan permasalahan yang ada di Jakarta. 

"Pemprov harusnya bisa memaksimalkan sisa dana PEN untuk fokus dalam penyelesaian masalah lingkungan. Seperti upaya penanggulangan banjir yang lebih serius antara lain mempercepat pembebasan lahan untuk program normalisasi sungai," ucapnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga meminta agar sisa pinjaman dana PEN yang belum terealisasikan juga dapat diprioritaskan. "Untuk penyediaan layanan air bersih terutama di kampung-kampung prioritas. Juga peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah," pungkasnya. (Aldi)
 

Berita Terkait

News Update