ADVERTISEMENT

Pemilu Serentak 2024 Diprediksi Masih Isu Politik Identitas, Bawaslu Jaksel Fokus Pencegahan

Selasa, 23 Agustus 2022 14:22 WIB

Share
Foto : Bawaslu Jakarta Selatan dalam kegiatannya Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan para kelompok pemuda, Ormas Agama, dan Komunitas di Kawasan Kemang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. (Ist.)
Foto : Bawaslu Jakarta Selatan dalam kegiatannya Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan para kelompok pemuda, Ormas Agama, dan Komunitas di Kawasan Kemang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. (Ist.)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID – Badang Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta Selatan menyebut pihaknya optimis dalam kesiapannya untuk menggelar Pemilu serentak pada tahun 2024 nanti.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Bawaslu Jakarta Selatan Muchtar Taufiq dalam kegiatannya Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipasif dengan para kelompok pemuda, Ormas Agama, dan Komunitas di Kawasan Kemang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (23/8/2022).

“Ya persiapan sudah siap untuk melaksanakan pemilu 2024, kami selalu optimis eksistensi Bawaslu Jaksel baik sosialisasi baik FGD (Focus Group Discussion) pemahaman stakeholder Pemerintah Kota Kesbangpol dan Walikota jauh-jauh hari. Kesiapan sangat alhamduilillah siap melakukan pencegahan Bawaslu ini bukan melakukan pengawasan, penangkapan terhadap pelanggaran-pelanggaran Bawaslu ini hal yang pertama melakukan pencegahan seperti paritsipasi melakukan ngobrol-ngobrol dengan stakeholder menyebarkan stiker ke jalan pengendara mobil dan motor,” ucap Muchtar.

Ia menambahkan pihaknya tidak memungkiri pada Pemilu Serentak pada tahun 2024 nanti, masih ada isu-isu Politik Identitas yang akan terjadi.

“Politik identitas politik DKI Jakarta masih isu yang sangat menarik isu yang laris manis ya, kalau politik identitas pada waktu pilgub 2017 sudah ada di Panwas saat itu memang dagangan laris manis kami ingin membongkar pencegahan pola pikir masyarakat menyadarkan bahwa politik identitas dibolehkan saja namun kooridor-koridor tertentu, tidak membabi buta isu tersebar jangan langsung ditelan bulat-bulat,” ungkapnya.

“Bahwa memahamkan politik identitas, politasasi Sara dengan membuat fiqih pengawasan memang dalam taraf keagamaan itu ada diingatkan Kembali di dalam fiqih saja konteks pengawasan saja itu ada,” katanya. (adji)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT