Pemerhati Pendidikan Sebut : Putus Sekolah Tidak Hanya Terjadi Karena Biaya, Perlu Mekanisme Pencegahan 

TANGERANG, POSKOTA.CO.ID - Pemerhati pendidikan, Doni Koesoema mengatakan bahwa angka putus sekolah tidak langsung terjadi hanya karena masalah biaya, melainkan adanya kebijakan pendidikan yang dirasa belum mampu untuk menahan laju angka putus sekolah di wilayah Kabupaten Tangerang.

Menurutnya, apabila tidak ada mekanisme pencegahan anak putus sekolah sejak dini maka anak-anak yang mengalami putus sekolah tidak akan terlacak dan terdampingi. 

"Angka putus sekolah terjadi, tidak terkait langsung dengan anggaran, tapi kebijakan pendidikan yang mampu menahan laju angka putus sekolah. Kalau mekanisme ini tidak ada, anak-anak yang putus sekolah tidak akan terlacak dan terdampingi, " katanya, Jumat (19/8).

Meski Pemerintah Kabupaten Tangerang memiliki aggaran besar untuk pendidikan lanjut Doni, apabila tidak ada anggaran untuk pencegahan anak putus sekolah, maka tingginya angka anak putus sekolah tidak akan teratasi. 

"Anggaran besar tapi kalau tidak ada yang dianggarkan untuk pencegahan anak putus sekolah ya tetap tidak akan dapat mengatasi persoalan anak putus sekolah," ungkapnya.

Doni yang juga sebagai Dosen Universitas Multimedia Nusantara tersebut menegaskan, melambungnya angka anak putus sekolah diwilayah Kabupaten Tangerang menunjukan sebuah kegagalan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dalam memberikan akses pendidikan kepada masyarakat, sebagaimana dimanatkan dalam UUD dan UU.

"Banyaknya anak putus sekolah menunjukkan kegagalan pemerintah daerah dalam memberikan akses pendidikan pada warga negara sebagaimana amanat UUD dan UU Pemda," ujarnya.

Diketahui, anggaran Pendidikan di Kabupaten Tangerang pada tahun 2022 mencapai Rp 1.704.008.120.620 Triliun, terdiri dari gaji guru, tunjangan, sertifikasi dan kebutuhan PAUD, SD, dan SMP. 

Dimana, Dinas Pendidikan (Disdik) juga berencana untuk memberikan subsidi kepada sekolah swasta, agar anak putus sekolah diwilayah Kabupaten Tangerang menurun. (veronica)