JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Frakasi PDIP DPRD DKI Jakarta menyoroti adanya jual beli jabatan di instansi di bawah naungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan, diduga Gubernur DKI Jakarta mengetahui adanya jual beli jabatan tersebut.
Pasalnya, dikatakan Gembong, jual beli jabatan sangat marak di era Gubernur Anies Baswedan.
"Detik-detik trakhir ini marak bnget, sampe detik trakhir sampe Anies meninggalkan Jakarta ini masih marak banget," kata Gembong saat dihubungi Poskota.co.id, Jumat (19/8/2022).
Politikus PDIP ini pun menduga, Anies mengetahui.jual beli jabatan tersebut, terlebih jual beli jabatan itu sangat marak di lingkungan lurah.
"Saya yakin tahulah (Anies) kenapa? Ya masa sih jabatan pamong yang sudah menjadi garda terdepan pelayanan masyarakat, namanya lurah itu garda terdepan pelayan masyarakat," ujar Gembong.
"Apakah gubernur tidak tahu seharusnya tahu, kenapa? itu harusnya kan menjadi renungan," sambungnya.
Oleh karena itu, di ujung tanduk masa jabatan Anies sebagai Gubernur seharus hal seperti ini menjadi evaluasi agar ditemukan akarnya dan menjadi lagacy ketika Anies meninggalkan Jakarta.
"Ya sebagai gubernur DKI jakarta harusnya ini menjadi evaluasi di akhir-akhir masa jabatannya, agar ditemukan akarnya dimana gitu loh, siapa yg terlibat gitu loh, misalkan bentuk tim, saya mendorong itu, sehingga ketika meinggalkan Jakarta itu meninggalkan lagacy yang baik," tandas Gembong.
Sebelumnya, Komisi A DPRD DKI merekomendasikan pembentukan panitia khusus (pansus) Kepegawaian. Keputusan ini dihasilkan dalam rapat kerja dengan jajaran Pemprov DKI, Selasa, 16 Agustus 2022 lalu.
Ketua komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono membenarkan terkait usulan pembentukan pansus kepegawain. Meski demikian dirinya belum mau berbicara banyak mengenai rencana tersebut.
.jpeg)
