Apkasi Ajak Perusahaan Barang Jasa Rebut Peluang Pengadaan di Pemda Melalui APN 2022

JAKARTA, POSKOTA.CO.ID - Dukung momentum pemulihan ekonomi di daerah, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Indonesia (Apkasi) siap menggelar pameran Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di pemerintah melalui ajang Apkasi Procurement Network (APN) Tahun 2022 di Hall A1 JIEXPO Kemayoran, Jakarta pada 24-26 Agustus .

Ajang pameran terbesar ini akan dibuka Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Dukungan penuh Apkasi ini disampaikan Dewan Pengurus saat membuka Dialog Pengadaan Barang/Jasa sekaligus Technical Meeting APN 2022 yang berlangsung di Hotel Sahid Jakarta, Rabu (3/8/2022) lalu. 

Koordinator Wilayah Apkasi Provinsi Kalimantan Tengah, Halikinnor yang juga Bupati Kota Waringin Timur mengatakan, kegiatan APN digagas sebagai bentuk kewajiban moral untuk ikut menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Produk UMK dan Koperasi. 

“Alasan utama mengapa Apkasi harus berperan aktif dalam gerakan ini karena sebagian besar dari barang dan jasa yang dimiliki oleh para penyedia atau perusahaan barang dan jasa, selaku end user-nya adalah anggota Apkasi yaitu pemerintah kabupaten seluruh Indonesia yang berjumlah 416,” kata Bupati Kotawaringin Timur ini.

Halikinnor menambahkan, salah satu peran Apkasi dalam penyelenggaraan PBJ pemerintah ini adalah agar bagaimana anggota Apkasi terhindar dari permasalahan hukum dalam melakukan transaksi PBJ-nya. 

“Karena seperti sama-sama dimaklumi bahwa di beberapa daerah, walaupun tidak bisa kita generalisir, masih ada pengadaan barang dan jasanya bermasalah hingga berakhir di jalur hukum,” jelasnya.

Oleh karena itu, Halikinnor menuturkan, APN 2022 ini merupakan inisiatif Apkasi sebagai ajang mempertemukan end user barang/jasa dengan para penyedia barang/jasa pemerintah agar tahap perencanaan anggaran dan persiapan PBJ pemerintah dapat dilaksanakan secara baik. 

Dengan kegiatan ini, lanjutnya, pemerintah daerah (pemda) dapat melihat secara langsung kualitas barang-barang yang ditawarkan dan tidak sebatas hanya melihat melalui e-Katalog yang disiapkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). 

“Dan lagi melalui kegiatan ini, pemerintah daerah dapat menghindari perusahaan-perusahaan fiktif penyedia barang dan jasa,” ungkapnya.