Mendagri Hadirkan Mal Pelayanan Publik untuk Mudahkan Urusan Masyarakat, Pelayanan Tidak Berbelit-belit, Cegah Korupsi

Jumat, 12 Agustus 2022 20:03 WIB

Share
Mendagri Hadirkan Mal Pelayanan Publik untuk Mudahkan Urusan Masyarakat, Pelayanan Tidak Berbelit-belit, Cegah Korupsi
 Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat menghadiri Sharing Session acara Penguatan Antikorupsi. (ist)

JAKARTA POSKOTA.CO.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, pelayanan publik harus terbebas dari pratik korupsi.

Menurutnya, akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik akan sangat memengaruhi indeks persepsi korupsi. 

Dengan demikian, pelayanan publik harus menjadi beranda negara yang menampilkan wajah pemerintahan yang baik dan bersih. 

"Salah satu kontributor terbesar, atau berpengaruh dalam menentukan angka indeks persepsi korupsi itu adalah pelayanan publik dan perizinan,” kata Mendagri.

Hal itu dikatakan Mendagri dalam Sharing Session acara Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) di  Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (11/8/2022). 

Mendagri menjelaskan, salah satu terobosan untuk menghadirkan pelayanan publik yang transparan adalah dibentuknya Mal Pelayanan Publik (MPP). Keberadaan MPP memudahkan urusan masyarakat karena pelayanan yang efektif dan tidak berbelit-belit. 

"MPP ini banyak sekali manfaatnya, yang pertama akan memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan tanpa banyak bersentuhan dengan birokrasi yang panjang, dan bisa hitungannya dalam waktu menit selesai, dan sangat transparan, pembayarannya pun tidak ada yang cash tapi menggunakan bank,” bebernya. 

Namun sayangnya, ia menuturkan, belum semua daerah memiliki MPP yang mengintegrasikan semua layanan, termasuk perizinan, menjadi satu pintu.

Karena itu, pihaknya terus mendorong agar setiap pemerintah daerah (Pemda) memiliki MPP. Selain untuk meningkatkan indeks persepsi korupsi, Mal Pelayanan Publik juga akan memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan yang serba cepat. 

"Kalau mal ini ada di semua kota, ini saya yakin ini akan bisa meningkatkan indeks persepsi korupsi kita, CPI (Corruption Perceptions Index) kita, karena komponen terbesarnya adalah pelayanan publik dan perizinan yang berbelit, dipersulit, publik susah dilayani,” tuturnya. 

Halaman
Komentar
limit 500 karakter
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
0 Komentar